SERANG – Guna memerangi pengguna faktur pajak fiktif di Banten, Direktorat Jenderal Pajak secara resmi memulai kegiatan Satuan Tugas Penanganan Faktur Pajak yang tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FP Fiktif) Tahun 2015.

“Satgas ini merupakan upaya terobosan DJP yang melibatkan seluruh kalangan untuk penanganan yang lebih cepat, sistematis, dan komprehensif atas penerbitan dan/atau penggunaan FP Fiktif,” kata Yuli Kristiyono, Direktur Intelijen dan Penyidikan Dirjen Pajak, saat memberikan keterangan pers, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten, Selasa (21/4/2015)

Dikatan, kegiatan satgas telah dimulai di Kantor Wilayah DJP Jakarta sejak 2014. Selama kurang lebih enam bulan di tahun 2014, Satgas telah berhasil melakukan konfirmasi atas 499 Wajib Pajak dari lima kantor wilayah di Jakarta. Dari jumlah tersebut 80,76 persen atau sebanyak 403 Wajib Pajak mengakui perbuatannya, sedangkan sisanya menyanggah atau dilanjutkan pada proses berikutnya. Selanjutnya, dari Rp934,21 milyar nilai total faktur pajak yang diklarifikasi, 76,54 persen atau Rp715,02 milyar telah terklarifikasi dan disetujui oleh Wajib Pajak untuk dibayar.

“Pada tahun ini, kegiatan satgas diperluas mencakup wilayah kerja di Kanwil DJP di luar Jakarta dan dimulai dari Kanwil DJP Banten,” jelas Yuli.

Ia menjelaskan, penggunaan dan/atau penerbitan faktur pajak fiktif pada dasarnya merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun fan denda maksimal empat kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar. Walaupun demikian DJP mengupayakan penanganan secara persuasif melalui klarifikasi dimana Pengusaha Kena Pajak yang terindikasi sebagai pengguna faktur pajak fiktif disarankanuntuk kooperatif dan membayar kewajibannya. “Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak kooperatif, maka dilanjutkan melalui pemeriksaan bukti permulaan atau langsung dilakukan penyidikan,” jelasnya.

Hal ini dilakukan untuk mengamankan penerimaan negara dan menindak tegas pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, DJP terus melakukan berbagai upaya pelaynan, pengawasan dan penegakan hukum sambil terus menjalin kerjasama dengan institusi penegak hukum lain termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah DJP Banten, Catur Rini Widosari mengatakan, bergerak secepatnya dengan memanggil Wajib Pajak di wilayah Banten terutama yang menggunakan Faktur Fiktif. Namun demikian ia tidak memberikan berapa jumlah Wajib Pajak Fiktif di Banten. (Fauzan Dardiri)