Pertamina memberikan sinyal siap menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, Pertamina terus melakukan efisiensi di berbagai lini, mulai dari pengadaan crude atau minyak mentah, sistem pengolahan di kilang, hingga rantai distribusi.

Lalu, apakah efisiensi itu membuka ruang untuk penurunan harga premium dan solar? “Iya, kalau kita lakukan efisiensi, hasilnya kita deliver (teruskan, Red) ke harga agar bisa dinikmati masyarakat,” ujarnya usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden tadi malam (5/10).

Dalam rapat kabinet yang berlangsung sekitar 2,5 jam mulai pukul 19.00 hingga 21.30 tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang meminta kepada Pertamina untuk melakukan efisiensi guna membuka kemungkinan penurunan harga BBM.

Namun, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, presiden menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Pertamina, apakah harga BBM bisa turun atau tetap. “Keputusannya akan disampaikan Kamis nanti, bersama paket kebijakan lainnya,” katanya.

Karena itu, bola panas memang ada di Pertamina. Dwi Soetjipto pun mengakui, dengan harga saat ini saja, Pertamina harus menanggung rugi hingga Rp 15 triliun dari penjualan premium. Namun, sebagai korporasi, Pertamina tetap bisa meraup keuntungan dari penjualan produk-produk lain.

Sehingga, seolah ingin meyakinkan publik bahwa Pertamina tidak akan bangkrut jika menurunkan harga BBM, Dwi menyebut jika sepanjang periode Januari – Agustus 2015, Pertamina masih bisa membukukan total laba USD 840 juta atau sekitar Rp 11 -12 triliun. “Jadi secara keseluruhan, kami masih untung,” ucapnya.

Mantan direktur utama PT Semen Gresik itu pun meyakinkan jika penurunan harga BBM tidak akan serta merta menggerus laba Pertamina. Sebab, penurunan harga didapat dari efisiensi biaya produksi. “Efisiensinya bukan saat ini saja, tapi juga efisiensi-efisiensi ke depan seperti apa,” ujarnya.

Lalu, apakah keputusan seputar harga BBM akan dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi jilid 3 yang akan diumumkan Kamis nanti? Dwi Soetjipto mengatakan jika memang pemerintah melihat kebijakan itu masuk kategori yang berdampak jangka pendek, maka bisa saja diumumkan. “Nanti dilihat,” katanya sambil tersenyum. (Owi/ken/dim/dee/JPNN)