Produktivitas Pengolahan Sawah di Pandeglang Dinilai Kurang Optimal

Ilustrasi

PANDEGLANG – Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melakukan kunjungan kerja ke gedung Pendopo Pemkab Pandeglang, Jumat (19/5) pagi. Kedatangan rombongan itu guna melakukan penilaian terhadap produktivitas pengolahan lahan pertanian di Kabupaten Pandeglang yang dinilainya kurang optimal.

Sekretaris Wantimpres Mayjen Purn I Gusti Kompyang Manila mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan oleh instansinya ke Kabupaten Pandeglang guna mengetahui persoalan di sektor pertanian. Mengingat Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah penyuplai kebutuhan pangan nasional. “Kabupaten Pandeglang ini termasuk dalam kategori bagus. Tetapi, tingkat produktivitas dalam mengelola lahan pertanian masih rendah,” katanya, kemarin.

Dia mengaku, ada beberapa hal yang menyebabkan kurang optimalnya pengolahan areal pesawahan tersebut, seperti persoalan pasokan pupuk yang kurang bagus, masalah penyediaan benih padi yang kerap mendapat kendala, dan masalah kurangnya sarana irigasi. “Tadi kita sudah mendapat banyak masukan dari Ibu Bupati mengenai persoalan itu semua. Hasil pertemuan yang kami lakukan ini akan kita sampaikan kepada Presiden,” katanya.

Dia menjelaskan, pertemuan yang dilakukan tersebut memiliki tujuan untuk menyamakan persepsi dalam hal pengelolaan pertanian. Oleh karena itu, lanjutnya, data yang diperoleh dari lapangan akan langsung disampaikan kepada Presiden agar bisa ditindaklanjuti. “Wantimpres itu memiliki tugas memberikan masukan kepada presiden. Kita ingin data yang masuk itu data yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan sehingga ketika dalam mengambil kebijakan tidak salah. Makanya, kita datang ke Kabupaten Pandeglang,” katanya.

Bupati Irna Narulita menerangkan, Pemkab Pandeglang terus melakukan upaya agar produktivitas pengolahan areal pesawahan di Kabupaten Pandeglang berjalan optimal. “Kita terus melakukan pengawasan, pembinaan, dan lainnya. Kita akan buat rencana detail kebutuhan petani (RDKP) sebagai bentuk antisipasi dari kita. Jadi, apa yang dibutuhkan oleh petani, pemerintah berkewajiban untuk memenuhinya,” katanya.

Kata Irna, Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah penyuplai kebutuhan pangan nasional. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila sistem pengolahan lahan pertanian dilakukan secara optimal. “Pandeglang ini kan memberikan kontribusi terhadap pangan nasional. Mereka ke sini monitor tentang pertanian di Pandeglang. Kita harapkan ada tindak lanjutnya dari presiden terkait apa yang menjadi temuan kali ini,” katanya.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pandeglang Fery Hasanudin berharap, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan para petani, misalnya menaikkan harga jual beras dari para petani. Karena selama ini beras yang dibeli oleh Bulog dari para petani di bawah standar. “Dengan luas lahan pertanian yang mencapai lebih dari 54 ribu hektare ini tidak sebanding dengan kemampuan Bulog dalam menampung hasil panen para petani. Bulog diharapkan bisa menjamin harga beras agar hasil para petani bisa ditampung,” katanya. (Adib F/Radar Banten)

BAGIKAN