SERANG – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno mengakui tiga pejabat eselon II yang dilantik kemarin untuk mengangkat keterpurukan laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Provinsi Banten tahun 2013 menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). Tiga pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP itu, menurut Rano, menempati posisi sesuai kemampuan di bidang akutansi dan pengelolaan aset.

Menurut Rano, pejabat yang kompeten dalam dua bidang tersebut masih sangat minim di Banten sehingga menjadi kendala bagi Provinsi Banten untuk mendapatkan opini WTP. “Yah karena pejabat di kita (Banten-red) harus diakui masih minim. Kami memerlukan pejabat dari BPKP untuk mengelola aset. Targetnya WTP (opini Wajar Tanpa Pengecualian-red),” kata Rano, Jumat (17/10/2014).

Rano mengakui penempatan tiga pejabat dari BPKP tersebut merupakan permintaan dirinya beberapa bulan lalu. Upaya ini dilakukan berdasarkan pengalaman saat menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang untuk melakukan pembenahan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Sebelumnya diberitakan sebanyak 15 pejabat Provinsi Banten yang terdiri dari empat pejabat eselon II dan 11 pejabat eselon III dilantik oleh Rano Karno di Pendopo Gubernur Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis,(16/10/2014).

Diantara mereka ada tiga orang pejabat ‘impor’ dari BPKP. Pejabat yang pertama adalah Djoko Sumarsono AK, MSc yang ditunjuk Rano Karno untuk menjadi Kepala Biro Perlengkapan, Dwi Sahara AK yang menjadi Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset pada Biro Perlengkapan. (Wahyudin)

BAGIKAN