CILEGON – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap keuangan Pemkot Cilegon 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten beberapa waktu lalu masih menyisakan sejumlah persoalan. Kendati dalam evaluasinya, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya, namun persoalan adanya sejumlah temuan terkait dengan penerimaan dana hibah dan bantuan sosial, belakangan terungkap dan menjadi pekerjaan Pemkot untuk menuntaskannya.

Dalam lembar temuan BPK disebutkan, sejumlah lembaga dan kelompok organisasi tidak menyampaikan laporan pertanggungajawaban atas penggunaan dana yang dialokasikan total senilai Rp27,7 milyar pada tahun 2014 lalu itu.

“Kami melihatnya, hibah dan bansos ini juga tidak memenuhi jangka waktu kepengurusan dan pertanggungjawaban, terlebih tidak dilengkapi juga dengan fakta integritas. Maka wajar kalau menjadi temuan BPK,” ujar Ketua Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Cilegon (JPMC) Azwar Anas menanggapi temuan itu melalui pesan Blackberry Messengernya (BBM) kepada radarbanten.com, Rabu (10/6/2015). Menindaklanjuti temuan itu, dirinya meminta seluruh aparat penegak hukum dapat segera menyikapinya.

Sementara itu, Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi yang dikonfirmasi tidak menampik adanya temuan tersebut. “Yang pasti semua akan kita tindaklanjuti. Dan saya sebelum selesai 20 Juli nanti, akan mendorong penyelesaiannya. Tapi setelah itu, ada Pjs (Penjabat Walikota) yang menindaklanjuti persoalan itu,” katanya.

Disinggung terkait dengan tidak adanya laporan pertanggungjawaban peneimaan hibah dari lembaga penerima hibah, Iman mengatakan, “Ini agak sulit, satu sisi pemerintah harus membantu sebagai bentuk respon aspirasi masyarakat, namun di sisi lain laporan itu harus dibuat. Disini rasanya perlu kita buatkan formulasi. Apakah kedepan Bagian Kesra harus mengalah untuk mendorong ataupun membuat laporan bantuan yang diterima.”

Informasi yang dihimpun radarbanten.com, nilai hibah dan bansos tanpa pertanggungjawaban dalam bentuk laporan pada tahun 2014 lalu itu mencapai Rp1,5 milyar. Beberapa kelompok dan lembaga penerima bantuan itu didominasi oleh yayasan, DKM dan sejumlah organisasi. (Devi Krisna)