SERANG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat se – Provinsi Banten berencana akan mendaftar sebagai parpol peserta pemilu 2019 secara serentak ke KPU kabupaten/kota se-Banten, Minggu (15/10).

Plt Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Banten Muhamad Haris Wijaya mengungkapkan, hal tersebut dilakukan sesuai instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dan juga sebagai bentuk kekompakan partai.

Menurut Haris, segala persiapan menghadapi verifikasi parpol sudah dilakukan dan dirasa sudah lengkap. Untuk itu, pihaknya akan mendaftarkan diri ke KPU pada Minggu secara serentak.

“DPP Partai Demokrat rencananya kita mau diseregamkan pada Minggu. Rencana seluruh Indonesia serentak. DPC di kabupaten/kota juga harus diseragamkan,” ujarnya kepada wartawan di salah satu cafe ternama di Kota Serang, Jumat (13/10).

Koordinatir Bidang Politik Hukum dan HAM (Polhukam) DPP Partai Demokrat itu menuturkan, agar gerakan pendaftaran serentak bisa berjalan mulus maka pihaknya sudah melakukan pengecekan berlapis terhadap kebutuhan verifikasi. Salah satunya adalah memastikan jumlah minimal anggota per kabupaten/kota sudah memenuhi syarat.

“Insya Allah bisa diselesaikan dengan aman, lengkap dan sesuai peraturan KPU. Untuk itu saya coba dengan menggelar sidak beberapa hari lalu ke DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak, alhmadulillah tinggal sedikit lagi tinggal 100 KTP lagi. Kami berharap Partai Demokrat tidak ada penolakan dari KPU, karena kita akan bekerja keras mengecek lagi apa yang dibutuhkan, kita ingin sempurna,” katanya.

Selain memenuhi minimal jumlah anggota, kata dia, pihaknya juga telah melakukan antisipasi dengan menambah jumlah anggota. Sebab, bukan tidak mungkin saat verifikasi nanti ditemukan anggota dengan identitas ganda atau yang bersangkutan terdaftar juga di parpol lain.

“Aturan 1 per 1.000 kami penuhi. Di Kabupaten Pandeglang kami siapkan 1.200 dari jumlah minimal yang harus dipenuhi yaitu 1.000 anggota. Di Cilegon yang harusnya 401 hingga genapkan menjadi 455, di Kota Serang dari 600 dilebihkan menjadi 700 dan hal yang sama juga dilakukan di kabupaten/kota lainnya,” ungkapnya. (Bayu mulyana/coffeandchococake@gmail.com)

BAGIKAN