Info grafis.

TANGERANGAda kabar gembira bagi masyarakat Tangerang Raya. Pasalnya, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan membuka seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara (ASN) –dulu dikenal dengan istilah calon pegawai negeri sipil alias CPNS-red– untuk pemerintah kabupaten kota pada tahun depan. Kepastian rekrutmen calon ASN itu diumumkan langsung oleh Menteri PAN-RB Asman Abnur di Makassar, Jumat (10/11).

Di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, kebutuhan pegawai selama lima tahun sekitar 1.800 orang. Ini mengingat jumlah ASN yang memasuki masa pensiun terus bertambah setiap bulan dan tahun.

”Kebutuhan pegawai kita sebanyak 1.800 orang. Karena ada yang pensiun, dan yang pindah ke luar kota maupun provinsi lain di Indonesia,” kata Akhmad Luthfi, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang kepada Radar Banten, Senin (13/11).

Luthfi mengatakan, kekurangan ASN itu terbanyak dari formasi tenaga pendidik, baik guru SD hingga SMP. Di antaranya guru pendidikan jasmani kesehatan (Penjaskes), kesenian, dan bimbingan konseling (BK). ”Saat ini, total ASN yang ada di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Tangerang mencapai 8.500 orang,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengaku belum bisa merinci kuota formasi sesuai kebutuhan Pemkot Tangerang. Karena pihaknya belum mendapat petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari Kemenpan-RB. ”Terkait seleksi penerimaan, kami masih menunggu petunjuk Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Sebelum diajukan, kami juga akan menghitung kembali jumlah formasi yang dibutuhkan,” terangnya.

Ia menegaskan, pola rekrutmen yang dihembuskan Menteri PAN-RB Asman Abnur juga belum ada kejelasan. Termasuk soal jadwal seleksi penerimaan tahun depan. ”Kami akan mempertanyakan seleksi ini ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kota Tangsel sedikitnya membutuhkan 5.000 jumlah calon ASN. Parahnya lagi, sampai saat ini, jumlah tenaga honorer yang terus bertambah ternyata masih belum bisa memaksimalkan kinerja pelayanan.

Sedikitnya ada 8.000 pegawai honorer dari kalangan administrasi dan pegawai lapangan yang berhasil didata oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel. Sementara jumlah ASN di Kota Tangsel sendiri baru mencapai 5.085 dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala BKPP Kota Tangsel Apendi mengatakan, kebutuhan ASN di seluruh OPD didominasi staf pelayanan. ”Ya banyak sekali kita butuh ASN bidang pelayanan. Karena mobilitas masyarakat yang tinggi, pegawai pelayanan kewalahan sehingga membutuhkan personel baru,” ujarnya.

Apendi menambahkan, rencananya pengajuan ASN di Kota Tangsel akan dilakukan ketika pemerintah pusat sudah membuka pendaftaran. ”Iya nunggu mereka buka dulu. Kalau tahun ini buka ya kita ajukan secepat mungkin, karena ini kan sifatnya urgensi,” ujarnya.

Apendi juga menyampaikan, sebanyak 3.700 pegawai non ASN atau honorer di lingkungan pemerintahan Kota Tangsel akan mengikuti Tes Kemampuan Dasar di Universitas Terbuka, Pondokcabe, Pamulang, hari ini. Tes ini bertujuan untuk meningkatkan kompetisi dan menyiapkan tenaga kerja yang mampu berdaya saing. Tes kompetensi dasar ini juga dilakukan karena jumlah honorer yang terus bertambah. Selain itu pentingnya ilmu pengetahuan dasar harus dimiliki oleh setiap pegawai pemerintahan.

”Intinya untuk meningkatkan pengetahuan dasar. Karena memang perekrutan honorer kan enggak melalui BKPP, jadi kita enggak tahu sebenarnya daya saingnya seperti apa. Makanya dites sekalian semuanya,” ujar Apendi.

Dia mengatakan nantinya seluruh honorer yang mengikuti tes akan mendapatkan nilai yang menjadi rekomendasi untuk seluruh Kepala OPD. ”Ini kan evaluasi. Kalau nanti hasilnya sudah keluar kita rekomendasikan ke Kepala Dinas, mau diberhentikan atau diberi pelatihan kewenangan dinas terkait,” ujar mantan Kepala DPMP3AKB itu.

Ditambahkan, tes kemampuan dasar ini berlangsung selama satu hari penuh dengan dua kali kloter. ”Jadi ada yang pagi ada yang siang. Diatur suapaya tidak mengganggu proses pelayanan ya,” pungkasnya.

Pemkab Tangerang saat ini masih kekurangan ASN yang bergerak pada bidang teknis. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Surya Wijaya mengungkapkan, saat ini Pemkab membutuhkan 25 ribu ASN pada bidang medis, administrasi dan pengajar.

”Jumlah PNS di Kabupaten Tangerang ada sebanyak 12.800. Dan, itu masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kita di pemerintahan,” jelasnya, Senin (13/11).

Menurut Surya, untuk menutupi kekurangan tenaga kerja tersebut, pihaknya melakukan pelatihan terhadap para pegawai, agar mampu mengerjakan berbagai bidang.

”Saat ini pemenuhan kebutuhan PNS harus melalui pemerintah pusat terlebih dahulu. Kami tidak bisa asal mengangkat PNS saja, karena harus sesuai aturan pusat. Kami juga tidak bisa merekrut pegawai honorer atau non PNS. Alhasil, kami tutup dengan pegawai yang ada ataupun setiap dinas boleh mengangkat pegawai sukwan (suka relawan-red),” terangnya.  (mg04-mg05-gar/asp/sub/RBG)