SERANG – Tahun depan status Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota akan naik menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Seiring dengan perubahan itu, jumlah komisioner pun bertambah dari tiga menjadi lima, kecuali Kota Cilegon.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat sejumlah perubahan yang terjadi di tubuh pengawas pemilu. Salah satu perubahan tersebut adalah perubahan status Panwaslu di tingkat kabupaten/kota.

“Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, ada perubahan dikelembagaan dari Panwaslu ke Bawaslu. Dari ad hoc menjadi permanen,” ujarnya kepada wartawan di salah satu rumah makan ternama di Kota Serang, Rabu (6/12).

Mantan Komisioner KPU Provinsi Banten itu menuturkan, dari perubahan status itu juga akan berdampak pada komposisi komisioner yang akan mengalami penambahan. Jumlah komisioner yang tadinya 3 menjadi 5.

“Itu pertimbangannya jumlah penduduk dan luas wilayah. Dari pertimbangan itu hanya Kota Cilegon yang tidak mengalami penambahan, tetap 3 orang komisioner. Sedangkan untuk Bawaslu Provinsi Banten dari 5 menjadi 7 orang komisioner,” katanya.

Selain mengalami perubahan status dan komposisi personel, kata dia, Bawaslu juga dari UU tersebut memiliki kewenangan lebih. Jika sebelumnya Bawaslu hanya sebagai rekomendasi hasil mediasi, kini mereka fungsi ajudikasi. Dengan demikian, apa yang dihasilkan Bawaslu adalah sebuah keputusan.

“Bawaslu menjadi semacan lembaga peradilan. Jika ada sengketa dan melalui mediasi tak terpenuhi maka ada ajudikasi dengan menghadirkan pelapor, terlapor dan keterangan dari ahli,” ungkap lulusan dari Islamic University Technologi of Bangladesh ini.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 perubahan status Panwaslu menjadi Bawaslu tertuang di Pasal 92. Sedangkan komposisi komisioner Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam lampiran II. Di sana disebutkan Bawaslu Provinsi Banten akan memiliki 7 komisioner dan Bawaslu kabupaten/kota di Banten akan memiliki 5 komisioner kecuali Kota Cilegon yang tetap 3 orang.

Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal mengatakan, proses peralihan status Panwaslu kabupaten/kota menjadi Bawaslu sudah harus dilaksanakan pada Juni 2018. Menurutnya, hal itu akan mulai dilakukan setelah pelaksanaan Pilkada Serentak selesai.

“Juni (2018), proses ad hoc ke tetap harus dilaksanakan. Mungkin pasca pilkada di 2018 sudah terlaksana,” tutur mantan Komisioner KPU Kota Serang ini.

Meski demikian, pihaknya masih menunggu terkait teknis perubahan status tersebut, termasuk teknis komposisi sekretariat. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)

BAGIKAN