SERANG – Pengamat pemerintahan Gandung Ismanto mengungkapkan, sebaiknya Plt Gubernur Banten Rano Karno membuat kontrak perjanjian bersama seluruh kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemprov Banten. Dalam kontrak tersebut dibuat beberapa target atau capaian, dan bagi yang tidak mencapai, Plt Gubernur bisa memberikan hukuman dari peringatan hingga pencopotan jabatan.

“Hal ini demi kemajuan pemprov dan agar pemerintah bisa memantau kinerja masing-masing SKPD secara sistematis,” ujar Gandung melalui sambungan telepon seluler, Senin (8/6/2015).

Gandung menjelaskan, Plt Gubernur beserta seluruh kepala SKPD membuat capaian, baik jangka menengah dan jangka panjang, dengan target waktunya. Dan semua itu disertakan dalam kontrak perjanjian yang ditandatangani bersama.

Menurut Gandung, dengan perjanjian ini bisa membuat SKPD semakin serius dan juga memiliki arahan yang jelas dan juga diawasi oleh plt. “Jika tidak mencapai target dan fatal, saya rasa Pak Plt bisa mencopot jabatannya,” ujarnya.

Usulan tersebut mendapatkan dukungan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Banten Asep Rahmatullah. Menurutnya, usulan tersebut bisa menjadi komitmen tertulis yang bisa membuat SKPD lebih serius dalam melaksanakan tugasnya.

“Saya rasa usulan tersebut perlu diterima demi kemajuan provinsi Banten,” ujarnya saat ditemui radarbanten.com di ruang kerjanya, Senin (8/6/2015).

Lanjut Asep, tanpa ada komitmen tertulia seperti itu, plt gubernur berhak melakukan tindakan tersebut. “Bahkan seharusnya, jika SKPD teraebut merasa tidak mampu, lebih baik mengundurkan diri,” ujarnya.

Asep pun menyarankan kepada plt gubernur untuk menerima segala masukan yang bersifat positif dan membangun dari masyarakat terlebih dari seorang pengamat, salah satu contohnya saran yang diberikan Gandung tersebut. (Bayu)