THR Tak Cair, Perusahaan Nakal Bisa Disanksi

Buruh
Ilustrasi/JawaPos.com

SERANG – Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR), karyawan dengan masa kerja satu bulan sudah memiliki hak untuk mendapatkan THR keagamaan sesuai agamanya masing-masing. Besaran pemberian THR dihitung secara proporsional berdasarkan lama masa kerjanya, atau pada kisaran angka delapan hingga sembilan persen dari upah bulanan yang diterimanya. Apabila THR tersebut tidak diberikan, pihak perusahaan dapat dikenakan sanksi. Karyawan atau buruh berhak mengadukannya kepada pihak terkait untuk mendapatkan pembelaan.

Demikian dikatakan Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang Ratu Ani Nuraeni kepada Radar Banten, kemarin. “Kalau sudah genap satu bulan, buruh tersebut sudah berhak mendapatkan THR,” kata Ratu.

Adapun besarannya, pemberian THR dihitung secara proporsional berdasarkan lama masa kerjanya, atau berkisar pada delapan hingga sembilan persen dari upah bulanan yang diterima karyawan bersangkutan. Dengan perhitungan untuk buruh dengan masa kerja satu bulan sesuai rumusan Permenaker No 6, yakni masa kerja dikalikan satu bulan upah dibagi 12. “Rata-rata buruh akan mendapatkan THR berkisar delapan hingga sembilan persen dari upah bulanan mereka, dan berlaku kelipatan berdasarkan lama masa kerja,” terangnya.

Meskipun demikian, Ratu mengaku selalu saja ada celah yang sengaja dimanfaatkan oleh perusahaan nakal untuk terhindar dari peraturan. Menurutnya, kenakalan yang terjadi biasanya dilakukan oleh pihak perusahaan dengan memutus kontrak karyawan sebelum puncak hari raya datang. Dengan begitu, lanjut Ratu, perusahaan nakal itu akan terhindar dari pemberiaan THR keagamaan bagi setiap karyawannya. “Cara-cara inilah yang biasa dilakukan oleh perusahaan nakal. Pemilik perusahaan sengaja menghabisi masa kerja buruh kontrak atau menerima karyawan baru dengan masa kerja kurang dari hari raya keagamaan setiap tahunnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan lebih memperketat pengawasan praktik pembayaran THR keagamaan terutama perusahaan yang mempekerjakan karyawan kontrak. “Pengawasan akan lebih menekankan pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan kecurangan atau tidak membayarkan THR keagamaan,” tuturnya.

Lebih lanjut, menurut Ratu, jika terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum perusahaan nakal, pihaknya akan meneliti dan memberikan sanksi tegas seperti yang tertuang dalam Permenaker No 6. “Pengenaan sanksi dapat dimulai dari pengenaan denda lima persen dari total THR keagamaan hingga sanksi administratif lainnya,” tandasnya.

Senada dikatakan Kabid Pembinaan dan Penempatan Disnakertrans Kota Serang Elly Muslihah. Dalam waktu dekat, pihaknya akan membuka posko pengaduan THR. Pekerja atau buruh yang belum mendapatkan THR hingga H-7 sebelum Idul Fitri bisa melaporkan permasalahan tersebut kepada Disnakertrans Kota Serang. “Tujuannya adalah agar pekerja atau buruh bisa menikmati THR-nya tepat pada hari Lebaran nanti,” kata Elly. (Denny K/Radar Banten)