CILEGON – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon Erwin Harahap belum memastikan kapan surat dari Pemkot Cilegon terkait dengan rekomendasi usulan Upah Minimum Sektoral Korta (UMSK) Cilegon 2015 akan mendapat persetujuan dari Plt Gubernur Banten. “Yang pasti sejak hari itu (Kamis, 7/5/2015), kita sudah melayangkan surat rekomendasi ke Plt Gubernur untuk mendapat persetujuan,” ujarnya kepada radarbanten.com saat ditemui di Setda Kota Cilegon, Senin (11/5/2015).

Diketahui, dalam surat rekomendasi itu Pemkot Cilegon mengusulkan adanya pemberlakuan UMSK di Kota Cilegon sebagaimana menjadi tuntutan kalangan buruh, yang dibagi dalam tiga kelompok buruh. Pemkot mengusulkan, Kelompok I akan mengalami kenaikan 5 persen dari Upah Minimum Kota (UMK) 2015, kelompok II mengalami kenaikan 3 persen, dan Kelompok III mengalami kenaikan 1 persen dari UMK Cilegon 2015 sekira Rp 2.760.590. “Memang sifatnya masih usulan, jadi tidak menutup kemungkinan, surat rekomendasi itu akan mengalami perubahan,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, terbitnya surat rekomendasi usulan UMSK oleh Pemkot Cilegon itu menyusul belum adanya kesepakatan antara kalangan buruh yang terus mendesak adanya pemberlakuan upah sektoral dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon. Erwin memastikan, kendatipun surat rekomendasi itu mendapat persetujuan, namun pembayaran rapel penyesuaian UMSK sejak awal tahun seperti yang diharapkan buruh tidak akan terealisasi. “Tidak akan ada rapel, upah sektoral itu hanya akan dibayarkan atau diberlakukan terhitung sejak surat rekomendasi itu mendapat persetujuan,” tegasnya. (Devi Krisna)