Tolak Penambangan Pasir Laut, Ratusan Massa Datangi Pemprov Banten

SERANG – Ratusan massa yang terdiri dari unsur nelayan, mahasiswa, buruh, serta masyarakat umum mendatangi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Rabu (18/10). Di depan pusat pemerintahan tersebut, masyarakat secara tegas menolak penambangan pasir laut di perairan Banten.

Koordinator Lapangan (Korlap) unjuk rasa, Daddy Hartadi menjelaskan, pasca terbitnya surat pencabutan moratorium yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pertanggal 5 Oktober 2017 lalu membuat masyarakat, khususnya nelayan gaduh. Pasalnya, ancaman kerusakan lingkungan perairan baik di Teluk Jakarta tempat proyek reklamasi tersebut maupun wilayah yang perairannya menjadi sasaran eksploitasi pasir laut guna memenuhi kebutuhan material reklamasi tersebut.

“Kita ketahui, Banten adalah salah satu daerah yang menjadi sumber material reklamasi,” kata Daddy.

Daddy menjelaskan, Banten yang memiliki luas perairan 11.134,22 kilometer persegi dengan garis pantai cukup panjang yaitu 509 kilometer dan memiliki pulau-pulau kecil menyimpan sumber daya kelautan yang sangat kaya.

Selama belasan tahun wilayah perairan Banten di Kecamatan Tirtayasa, Tanara, dan Pontang Kabupaten Serang maupun di perairan Selat Sunda di Kecamatan Anyar menjadi zona tambang pasir laut yang membuat ekosistem rusak.

“Selama belasan tahun itu nelayan kehilangan mata pencahariannya, dan wilayah desa pesisir di Kabupaten Serang khususnya wilayah utara menjadi kantong-kantong kemiskinan akibat kebijakan yang sama sekali tidak berpihak pada rakyat dan tidak pro lingkungan,” ujarnya.

Karena itu, menurut Daddy, masyarakat menuntut Pemprov Banten untuk menolak perizinan tambang pasir yang ada di perairan Banten dan menuntut pemerintah pusat untuk membatalkan pencabutan moratorium reklamasi. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)

BAGIKAN