SERANG – Jelang dikeluarkannya bantuan keuangan pemerintah untuk partai politik, Masyarakat Transparansi (Mata) Banten menggelar dialog terbuka dengan tema ‘Urgensi Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik’ yang digelar di salah satu Rumah Makan di Kota Serang, Senin (16/3/2015). Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhanu Setyawan, Anggota KPU Kota Serang Fierly Murdliat Mabruri, dan Perwakilan Partai Politik Tingkat Provinsi Banten.

Yhanu Setyawan mengatakan, bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi menjadi indikator partai politik modern. Publik akan menilai sejauh mana mereka dapat mengakses informasi seputar partai. “Partai politik tidak memiliki lembaga atau bidang yang bertugas untuk menyampaikan persoalan kepartaian kepada publik atau prosedur layanan informasi sehingga UU KIP tidak mudah diberlakukan di partai politik,” ungkap Yhanu.

Dikatakan Yhanu, seyogyanya pernyataan-pernyataannya tidak hanya lisan namun juga terdokumentasi yang bisa direview oleh masyarakat. “Pemberian bantuan untuk parpol Rp1 triliun, bukan persoalan menolak ide namun meminta partai untuk transparan sesuai dengan UU 14 Tahun 2008,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yhanu menjelaskan, instrumen partai politik diantaranya regulasi, sarana dan prasarana, PPID, reforma administrasi partai politik, komitmen atas agenda transparansi, sistem dan standar layanan informasi yang terintegrasi, kebijakan parpol yang partisipatif. “Sehingga kedepan persoalan keterbukaan informasi publik di sektor partai politik bisa diterima oleh masyarakat,” kata Yhanu. (Fauzan Dardiri)

BAGIKAN