CILEGON – Rasa cemas nampaknya masih menghantui elit dan kader partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) ditingkat pusat hingga daerah. Pasalnya, kepastian partai itu akan mengikuti Pilkada serentak tahun ini dapat terganjal jika kubu Agung Laksono menempuh banding terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan kubu ARB.

“Saya menyarankan, kalau Menkumham mencintai persatuan dan kesatuan republik ini, sebaiknya tidak melakukan upaya banding atas putusan PTUN itu,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar kubu ARB di DPR RI, Ade Komarudin, Rabu (20/5/2015).

Ade menuturkan, kondisi yang sama juga dialami partai besar lainnya yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Saya khawatir, bila Golkar dan PPP tidak selesai soal kepesertaannya dalam Pilkada serentak, hal itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan nasional dan menimbulkan konflik horizontal,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD I Golkar Banten Tb Iman Ariyadi mengakui bila konflik di internal partainya itu tak kunjung diselesaikan, otomatis akan menimbulkan problem bagi kader partai berlambang pohon beringin itu di tingkat daerah. Iman yakin partai yang unggul pada masa Orba ini masih terletak di daerah. “Kalau kita terus bicara dari perspektif hukum, pasti tidak akan ada pernah selesainya. Jadi harus ada penyelesaian sebaik baiknya, termasuk di dua kubu, agar masa depan Golkar pun tidak terancam,” terang bakal calon Walikota Cilegon ini. (Devi Krisna)