Warga Kampung Pagelaran Timur, Desa Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, menggunakan perahu untuk melintasi jalan Patia-Pagelaran yang banjir, Kamis (3/1/2019). Foto: Qodrat/Radar Banten

PANDEGLANG – Pemerintah bakal menyusun langkah rehabilitasi kawasan pantai yang terdampak tsunami Selat Sunda. Salah satunya, merencanakan relokasi masyarakat di sepanjang pesisir Kabupaten Serang dan Pandeglang.

Hal itu terungkap pada doa bersama dan istighotsah di Masjid Agung Caringin, Kabupaten Pandeglang, Kamis (3/1). Hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Gubernur Banten Wahidin Halim, Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir, Bupati Pandeglang Irna Narulita, dan sejumlah pejabat, ulama, serta masyarakat.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, lokasi relokasi tidak akan jauh dari aktivitas masyarakat. Namun, harus berada di dataran tinggi. “Aktivitas masyarakat ini kan nelayan, kita sedang berkoordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional-red) lahan mana yang bisa kita jadikan untuk tempat relokasi,” katanya.

Wahidin mengatakan, jumlah rumah warga yang akan direlokasi terus di-update. Data sementara, ada sekira 1.800 rumah yang harus direlokasi sepanjang Kecamatan Anyar di Kabupaten Serang hingga Kecamatan Sumur di Kabupaten Pandeglang. “Kita terus hitung, hari ini (kemarin-red) harus sudah ada datanya,” katanya.

Setelah istighotsah, Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang melakukan rapat koordinasi (rakor) di Gedung PGRI Kecamatan Labuan. Rakor dipimpin Gubernur Wahidin Halim dan Bupati Pandeglang Irna Naruita.

Pada rakor tersebut, Irna mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi Pemkab Pandeglang atas bencana tsunami Selat Sunda, masyarakat membutuhkan rumah hunian sementara yang jauh dari bibir pantai. Data yang diterima Irna, ada 1.071 rumah yang terdampak tsunami yang mengalami rusak ringan, sedang, hingga berat. “Kami harap rumah warga yang terdampak bisa segera direlokasi,” katanya.

Irna mengatakan, sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten untuk membantu pembangunan rumah tinggal sementara. Dari Kementerian BUMN, sudah mengalokasikan pembangunan 100 rumah tinggal sementara di Kecamatan Sumur. Sementara, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sudah mengalokasikan pembangunan 44 rumah tinggal sementara di Kecamatan Panimbang.

“Kami harap Pak Gubernur bisa menindaklanjuti usulan kami ke pemerintah pusat, kalau tidak segera dibangun khawatir menimbulkan konflik sosial,” ujarnya. (Abdul Rozak)

BACA selengkapnya di koran Radar Banten atau versi digital di epaper.radarbanten.co.id. Saksikan juga di Banten Raya TV pada program SELAMAT PAGI BANTEN (07.00 WIB), BANTEN SIANG (13.00 WIB), BANTEN PETANG (17.00 WIB) dan BANTEN MALAM (21.00 WIB) di channel 50 UHF/702 MHz, atau melalui streaming www.barayatv.com/live.