150 ASN di Banten Terlibat Korupsi

0
51
Ilustrasi

SERANG – Berdasarkan penelusuran Badan Kepegawaian Negara (BKN) dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga tahun 2018 ada 2.357 ASN di Indonesia yang terlibat korupsi. Dari jumlah itu, sekira 150 di antaranya berasal dari Banten.

Hal itu disampaikan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV Sugeng Basuki. “Mereka harus di PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat-red),” ujar Sugeng usai rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi Pemprov Banten di gedung Pendopo Gubernur Banten, Senin (1/4). Rakor dihadiri pejabat Pemprov dan pejabat pemerintah kabupaten/kota di Banten.

Kata Sugeng, belum semua ASN yang korupsi diberhentikan. Apabila ASN yang terlibat korupsi belum diberhentikan kepala daerahnya, maka KPK akan menekan kepala daerah tersebut. “Ada sanksi lho,” tegasnya.

Lantaran membayar orang yang seharusnya dipecat tapi tak dipecat merupakan suatu kerugian negara. Hanya saja, sanksi bagi para kepala daerah masih dirumuskan.

Ia mengatakan, korupsi kadang-kadang terjadi di lingkup ASN. Lantaran sanksi bagi ASN yang terlibat korupsi adalah pemberhentian dengan tidak hormat, maka ia mengingatkan para abdi negara untuk tidak melakukan korupsi.

Saat ini, semua transaksi dicatat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK bisa melacak meskipun aliran dana bukan masuk ke rekening atas nama sendiri. “Pasti ketahuan kalau atas nama istri, anak, bahkan kerabat,” ujarnya.

Untuk itu, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sebenarnya dapat menjadi pegangan bagi para pejabat. (Rostinah)