JAKARTA – Jumlah guru honorer K-2 yang akan mengikuti tes calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) sudah selesai dipetakan. Berdasarkan pantauan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ada 159 ribu guru honorer K-2 yang akan diundang untuk mengikuti seleksi CPPPK.

“Mereka akan kita panggil by name, by address,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/1).

Seperti diketahui, pemerintah mengubah skema pendaftaran CPPPK dari terbuka untuk masyarakat umum menjadi terbatas untuk honorer. Dengan demikian, kuota PPPK diutamakan untuk para honorer yang notabene sudah bekerja. Skema tes CPPPK dari terbuka menjadi tertutup merupakan hasil koordinasi dengan kementerian terkait dan Komisi X DPR.

Muhadjir berharap, 159 ribu guru honorer yang mendapat kesempatan mengikuti tes CPPPK bisa memanfaatkan secara maksimal. Namun, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu tidak akan memaksa.  “Yang mau. Kalau enggak mau juga enggak apa-apa,” imbuhnya.

Terkait nasib guru honorer lainnya yang non K-2, Muhadjir menegaskan, pihaknya juga akan memperhatikan. Namun, dia meminta untuk bersabar. Saat ini pemerintah saat ini sedang menuntaskan persoalan honorer secara bertahap. Dalam rencana yang dibuatnya, persoalan guru honorer akan tuntas pada tahun 2023 mendatang.

Oleh karenanya, dia meminta sekolah untuk tidak lagi mengangkat honorer. “Sebab kalau tambah-tambah terus, kapan selesainya? Soalnya kita akan segera membangun sistem rekrutmen guru yang betul-betul sistemis,” tuturnya.

Lantas, kapan tes CPPPK akan dilakukan? Muhadjir mengaku prosesnya sudah jalan. Dia memprediksi, di awal Februari, proses seleksi sudah bisa berlangsung. Menyangkut kuotanya, dia menegaskan jika 159 ribu guru honorer K-2 memenuhi syarat, semuanya akan diangkat PPPK.

Untuk diketahui, selain tenaga pendidik, sektor lain yang juga akan mengangkat PPPK adalah tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh pertanian. Tiga sektor tersebut dinilai memiliki kekurangan tenaga paling banyak di antara yang lainnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menuturkan, secara teknis, rekrutmen PPPK tidak akan jauh berbeda dengan pengaturan seleksi calon ASN. Hanya beberapa hal  yang akan berbeda, salah satunya tingkat kesulitan seleksi.

“Kan tesnya juga tidak sesulit penerimaan calon ASN. Jadi, akan tetap ada tes SKB (seleksi kompetensi bidang) dan SKD (seleksi kompetensi dasar), tapi bentuknya berbeda,” ujarnya di Istana.

Sementara itu, kemarin, Presiden Joko Widodo menerima audiensi Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), yang merupakan perkumpulan guru swasta. Dalam kesempatan tersebut, para guru swasta menuntut pemerataan sertifikasi guru. Sebab, hingga saat ini masih banyak guru swasta yang belum mendapat sertifikasi. (jpg/alt/dwi)