160 Desa di Pandeglang Belum Memiliki Kantor

Bupati Minta Kades Berinisiatif Membangun

PANDEGLANG – Sebanyak 160 desa dari 326 desa di Kabupaten Pandeglang hingga kini belum memiliki kantor. Selain kurang respeknya para kepala desa (kades), kondisi itu juga akibat tidak teralokasikannya anggaran pemerintah untuk pengadaan kantor desa.

Bupati Irna Narulita membenarkan bahwa desa di Kabupaten Pandeglang masih 50 persen desa belum memiliki kantor. Selain itu, ia juga mengakui belum optimalnya alokasi dana desa (ADD) untuk pembangunan kantor desa. “Anggaran kita kecil. Kita hanya bisa alokasikan dana stimulan untuk kantor desa sebesar Rp25 juta per desa,” kata Irna pada acara Pasar Tani di Alun-Alun Berkah Pandeglang, Senin (2/4).

Meski begitu, Irna mengaku, telah memerintahkan seluruh desa agar tetap berupaya memiliki kantor permanen yang layak secara mandiri. Caranya, setiap desa harus memiliki pendapatan penjualan produk melalui badan usaha milik desa (BUMDes). “Memang secara utuh bantuan dana untuk pembangunan kantor ini tidak ada. Tapi, desa punya BUMDes, dari situlah ada pengalokasian modal dari dana desa (DD). Maka, keuntungan dari BUMDes itulah agar desa secara mandiri dapat membangun kantor desa,” katanya.

Dihubungi melalui telepon seluler, Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pandeglang Uhadi mengakui, saat ini masih banyak desa yang belum memiliki kantor. Namun, kata dia, minimnya anggaran untuk pengadaan kantor desa tidak mengurangi semangat para kades untuk memiliki kantor. “Buktinya, sudah ada beberapa desa yang sudah memiliki kantor baru. Itu pun berkat dukungan dari masyarakat mulai dari hibah lahan dan biayanya secara swadaya. Ditambah ada dana bantuan dari Pemkab sebesar Rp25 juta per tahun,” katanya. (Herman/RBG)