BPJS Ketenagakerjaan Banten Himpun Iuran Rp3,6 Triliun

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten Eko Nugriyanto memaparkan profil kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat press gathering, Kamis (19/9).

BPJS Ketenagakerjaan Banten Himpun Iuran Rp3,6 Triliun

SERANG – BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten hingga Agustus 2019 berhasil menghimpun iuran kepesertaan sebesar Rp3,6 triliun dari target yang dicanangkan tahun 2019 sebesar Rp5,6 triliun. Dengan masih ada siswa waktu hingga akhir tahun, target tersebut optimistis dapat tercapai.

Iuran tersebut diperoleh dari kepesertaan empat program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Hingga Agustus 2019 peserta aktif sebanyak 1.840.227 tenaga kerja dengan pemberi kerja/badan usaha sebanyak 25.658 unit.

Hal tesebut dipaparkan Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten Eko Nugriyanto pada press gathering di Kota Serang, Kamis (19/9). “Potensi kepesertaan di Banten, baik dari peserta pekerja penerima upah maupun peserta pekerja bukan penerima upah atau pekera nonformal masih sangat bersar,” ungkap Eko.

Ia menyebutkan, potensi tenaga kerja penerima upah (PU) atau pekerja di sektor formal di Banten sebanyak 2,852 juta orang. Masih ada potensi kepesertaannya sekira 774 ribu atau 37,14 persen lagi. Sedangkan dari potensi tenaga kerja bukan penerima upah (BPU) atau pekerja nonformal yaitu kelompok masyarakat yang bekerja secara mandiri sebanyak 2 juta orang. Sementara yang sudah terdaftar baru 137.295 orang (6,86 peren).

“Sisa potensi keperstaannya masih sangat besar. Ada 1,863 juta orang atau 93,14 persen. Potensi ini yang akan kami upayakan secara maksimal,” ungkapnya.

Mengenai tingkat kepatuhan perusahaan membayar iuran, kata Eko, tingkat kepatuhan mencapai 98 persen. Sementara dua persen yang belum patuh, seperti perusahaan hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya dan ada yang melaporkan upah tenaga kerjanya hanya sebagian. “Upah pekerjanya hanya sebagian yang dilaporkan, justru merugikan pekerjanya. Manfaat yang akan diterima tidak akan semestinya,” ungkap Eko.

Pada press gathering antara lain dihadiri Asisten Deputi (Asdep) Wilayah Bidang Kepesertaan Didin Haryono, Asdep Wilayah Bidang Umum & SDM Shinta Lystyowati, Asdep Wilayah Bidang TI Hesnypita, Asdep Wilayah Bidang Keuangan Slamet Udin, Asdep Wilayah Bidang Manajemen Risiko Yan Dwiyanto, dan Kepala Kantor Cabang Tangerang Cikokol Hasan Fahmi. (aas)