SERANG – Pekerja anak di bawah umur masih marak di Indonesia. Sedikitnya terdapat 1,7 juta anak yang dipekerjakan baik di sektor industri kecil maupun industri besar. Pekerja anak ini, banyak didominasi karena faktor ekonomi.

Dirjen Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker Sugeng Priyanto menegaskan kepada perusahaan di Indonesia untuk tidak mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun.  Selama ini, sejak 2008 hingga 2018 tercatat sebanyak 9.8000 pekerja anak sudah dikembalikan kemudian dibina.

“Selama satu bulan, mereka (pekerja anak-red) kami latih. Ada yang ke pendidikan kembali, ada yang ke ketrampilan. Target kami, terbebas dari pekerja anak. Anak-anak ini bukan bekerja tapi belajar ke sekolah,” jelasnya usai kegiatan Stop Pekerja Anak Indonesia, di Kantor Pemasaran Modern Industrial Estate Cikande, Kabupaten Serang, Selasa (27/2).

Ia menargetkan pada 2018, sebanyak 1500 pekerja anak dikembalikan atau dibebaskan dari pekerjaannya. Pekerja anak didominasi di bidang industri rumahan, pembantu rumah tangga dan restoran. Sugeng tekankan bila masih ada perusahaan yang tetap mempekerjakan anak, akan diberkan teguran pertama, kedua dan ketiga. Jika tetap membandel, sambungnya, ada payung penegakan hukum yang bisa menjerat perusahaan tersebut.

“Saya kira, pekerja anak ini ada di seluruh Indonesia. Terutama di kantong-kantong kemiskinan, dimana tingkat ekonominya buruk,” terangnya.

Tambahnya, pekerja anak ini, tidak semata dipekerjakan oleh orangtua. Melainkan ada juga atas dasar membantu orangtua. Seperti usai sekolah pergi ke sawah, mencuci piring dan lainnya. Menurutnya, ini adalah sebuah budaya di Indonesia yang tidak bisa ditinggalkan. “Sanksinya pidana apabila ada perusahana yang mempekerjakan anak. Laprokan ke dinas kerja.”

“Ya harus dipahami bahwa kultur kita di Indonesia itu patuh of culture. Harus kami dalami betul. Kecuali secara kesadaran mereka (anak-red) membantu orangtua seperti cuci piring. Kita semua (pernah-red) mengerjakan itu,” paparnya.

Kaitannya dengan menghentikan adanya pekerja anak di Indonesia, Dirjen Sugeng menambahlan Indonesia memiliki roadmap yang berisi visi untuk menuju “Indonesia Bebas Pekerja Indonesia Anak Tahun 2022.” Untuk mempercepat capaian visi tersebut, Dirjen Sugeng berharap perusahaan-perusahaan melalui kegiatan pengembangan masyarakat (community development) atau Corporate Social Responsibility (CSR) menjadikan isu pekeja anak sebagai isu prioritas.

 

“Jika sinergi kemitraan pemerintah dan perusahaan ini dapat dilaksanakan, sangat mungkin akan menghapuskan pekerja anak secara signifikan. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada semua perusahaan yang bersedia menyalurkan CSR-nya dalam bentuk penarikan pekerja anak untuk dikembalikan ke dunia pendidikan.Yang bisa menjadikan anak-anak Indonesia menjadi anak yang tangguh dan mempunyai kompetensi serta daya saing tinggi,” kata Dirjen Sugeng.

 

Selain itu, kata Dirjen Sugeng diharapkan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang menyalurkan CSR-nya untuk membantu dalam penarikan pekerja anak maka, visi “Indonesia bebas pekerja anak tahun 2022” bisa terwujud secara optimal.

 

Diwawancarai di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, data pasti jumlah pekerja anak di Banten belum diketahui secara pasti. Namun, pihaknya pada 2010 sampai 2017 telah menarik 3000 pekerja anak untuk dikembalikan ke dunia pendidikan.

“Targetanya ke dunia pendidikan, dilatih dalam rangka kewirausahaan dan pengembangan potensi di wilayah masing-masing,” terangnya, Selasa (27/2).

Dalam rangka pengawasan terhadap pekerja anak, Al Hamidi memastikan disetiap perusahaan itu tidak ada lagi pekerja anak, di bawah umur. Jika ada perusahaan yang mempekerjakan anak, sarannya segera laporkan ke pengawas untuk ditindaklanjuti. (Anton Sutompul/antonsutompul1504@gmail.com).

BAGIKAN