Salah satu kawasan industri di Kabupaten Serang. Foto : bantenprov.go.id

SERANG – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang mencatat, dari Januari hingga Mei 2018 sudah melayani 40 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melibatkan 25 perusahaan di Kabupaten Serang. Dampaknya, sebanyak 2.000 pekerja menjadi korban PHK.

Ke-25 perusahaan yang terlibat kasus PHK, di antaranya PT Mitra Lights Block, PT Waagner Biro Indonesia, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT United Kingland, PT Citra Sanxing Indonesia, PT Vita Prodana Mandiri, PT Bees Foot Wear, dan PT Nikomas Gemilang.

“Tahun ini sudah ada sekitar 2.000 pekerja yang jadi korban PHK dari 25 perusahaan. Ada yang PHK perorangan, ada juga kelompok,” ungkap Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Serang Tubagus Ana Supriyatna saat ditemui di ruang kerjanya, Jalan KH Abdul Fatah, Ciceri, Kota Serang, Jumat (11/5).

Kata Ana, sebanyak 2.000 pekerja korban PHK itu belum ditambah kasus PHK yang tidak melapor kepada Disnakertrans. Seperti PT Bees Foot Wear yang informasinya sudah melakukan PKH sebanyak 600 pekerja, berikut kasus PHK lainnya. Ana pun menyayangkan sikap perusahaan yang tidak menyampaikan laporan PHK kepada instansinya. Kondisi itu, dinilai pria berbadan gempal itu, menyulitkan pendataan Disnakertrans terkait ketenagakerjaan. “Memang tidak ada sanksinya (perusahaan yang tidak melapor PHK-red). Tapi, menyulitkan kita untuk mengukur jumlah pengangguran,” terangnya.

Belum lagi, kata Ana, saat ini berkembang isu PHK massal 3.000 pekerja PT Nikomas Gemilang di Kecamatan Kibin. Ana mengaku, pihaknya belum mendapatkan informasi terbaru perkembangan rencana PHK massal tersebut. Tak hanya itu, Ana juga mengaku sedang dipusingkan aksi mogok kerja ratusan buruh di tujuh perusahaan sepanjang tahun ini. Di antaranya, buruh di PT Tamron Akuatik, PT Haitian, dan PT Waagner Biro Indonesia. “Aksi mogok kerja ini akibat tidak sesuai dengan harapan pekerja,” ungkapnya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Kabupaten Serang Diana A Utami menambahkan, kasus PHK tidak dilaporkan kepada instansinya lantaran sudah diselesaikan di perusahaan. “Kalau tidak ada masalah, biasanya tidak ada laporan. Yang melapor itu biasanya terjadi perselisihan,” jelasnya.

Meski demikian, Diana mengimbau kepada 637 perusahaan yang ada di Kabupaten Serang agar memberikan laporan terkait ketenagakerjaan kepada Disnakertrans. Hal itu untuk mencegah adanya PHK. “Meskipun masalahnya sudah diselesaikan, kami harap ada laporan ke kami,” pintanya. (jek/zai/dwi/RBG)