SERANG – Rotasi pejabat eselon II Pemprov Banten semalam dianggap belum sepenuhnya sesuai harapan. Selain itu nama-nama yang muncul beserta jabatan barunya, hal ini dinilai biasa saja dan tak terlalu signifikan untuk melakukan recovery pemerintahan Provinsi Banten ke depan.
“Jujur saja kita menilai kompetensi pejabat yang dimutasi itu, kami melihatnya belum sepenuhnya memenuhi harapan. Ini saya kira tidak terlepas dari beberapa analisa, kemungkinan besar stok pejabat yang ada cukup terbatas. Sehingga beliau (Rano-red) tidak bisa mengkalkulasi pejabat berdasarkan kompetensi untuk pos-pos tertentu bisa sesuai harapan,” ungkap Ketua Umum Ikatan Alumni Untirta Amin Rohani kepada wartawan, Selasa (3/6/2014) di Kantor IKA Untirta, Cinanggung, Kota Serang.
Menurut Amin, penempatan pejabat memang sudah sesuai dengan perundang-undangan dan penilaian secara pribadi masing-masing pejabat eselon II dan eselon III yang mendapat promosi. “Penilaian tentu tidak terlepas dari partai pengusung beliau (Rano-red), itu sesuatu yang wajar sejauh tidak ditunggangi atau dikemas oleh kepentingan-kepentingan pragmatis semata,” ujarnya.
Sebaiknya, Amin mengusulkan bahwa loyalitas pejabat harus dibarengi dengan kompetensi pejabat yang ada. “Dari loyalitas dan kompetensi saja tidak seratus persen akhirnya baik. Ada pertimbangan-pertimbangan, kiri kanan yang menentukan penempatan,” paparnya.
Mengenai pejabat SKPD yang kini tersangkut hukum, Amin menilai harus ada pengurangan wewenang dan tanggung jawab. “Untuk pejabat yang terindikasi tersandung hukum, sewajarnya, Rano Karno menempatkan pejabat yang bersangkutan tidak mengemban tanggung jawab besar atau yang mengandung impilikasi besar terhadap agenda pelayanan dan pemerintahan.”
Hal ini, kata Amin dimaksudkan untuk menjaga wibawa pemerintahan agar berjalan baik. “Selebihnya Plt Gubernur harus mengawal proses birokrasi yang berjalan baik,” pungkasnya. (WAHYUDIN)
