JAKARTA – Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi menegaskan bahwa Tim Transisi yang dibentuknya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan.

Menurutnya, tim yang terdiri dari lima orang itu hanya bertugas memberi masukan terkait program-program yang akan dijalankan pemerintahannya nanti. Hal ini yang mendasari Jokowi tidak melibatkan seluruh partai politik (parpol) pengusungnya dalam tim.

“Supaya lebih simpel aja, saya kan senangnya yang simpel. Buat apa banyak-banyak, Golnya itu kan memberikan opsi ke pada saya, bukan memberikan yang pasti,” ujar Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/8/2014), seperti diberitakan jpnn.com.

Menurut Jokowi, tim transisi hanya bertugas memberi opsi-opsi untuk menentukan kebijakan prioritas dan kebijakan strategis. Hal yang sama juga berlaku terkait struktur kabinet.

“Opsi untuk kelembagaan itu, misalkan menteri itu 34 atau 35, atau hanya 15 misalnya,” paparnya.

Pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini pun kembali menegaskan bahwa semua keputusan akhir berada di tangannya seorang.

“Saya yang menentukan saya yang memilih. Itu hak preogratif presiden, apa lagi yang namanya kabinet itu hak prerogatifnya presiden,” tandas Jokowi.

Seperti diketahui, Tim Transisi bentukan Jokowi terdiri dari lima orang. Dari lima orang itu, hanya dua yang merupakan kader partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK. PKB, Hanura dan PKPI adalah partai pengusung yang kadernya tidak dilibatkan dalam tim.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana mengaku tidak mempermasalahkan absennya kader PKB di dalam tim transisi. Menurutnya, apapun keputusan Jokowi harus dihormati seluruh partai pengusung sebagai komitmen terhadap koalisi tanpa syarat.

“Kita kan. Dari awal, komitmenya dukung tanpa syarat, kalau tanpa syarat kan tergantung yang memberikan. Beda kalo ada perjanjian sebelumnya,” kata Rusdi. (jpnn)