SERANg – Sekretaris DPD Partai Gerindra Banten Sofwan menilai, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama alias Ahok tidak pernah belajar tentang praktik demokrasi di Indonesia. Pasalnya, merebaknya praktik kecurangan dan money politics yang mewarnai pilkada, membuktikan ketidaksiapan masyarakat Indonesia dengan sistem demokrasi secara prosedural.
Sebagai contoh, Sofwan menyebutkan praktik money politic dan kecurangan serta bentrok antar massa pendukung menyiratkan ketidaksiapan masyarakat Indonesia dengan sistem pilkada langsung.
“Ini akan menciptakan konflik horizontal,” katanya kepada radarbanten.com, melalui sambungan telepon Rabu (17/9/2014).
Contoh lain, Sofwan menyebutkan kasus di Papua yang hanya bisa berlangsung melalui sistem noken, yakni melalui kesepakatan dari masyarakat dengan ketua adat setempat di Papua untuk memilih salah satu calon, baik calon dari pileg, pilkada, maupun pasangan calon di pilpres, membuktikan tradisi juga menjadi penghambat aplikasi demokrasi di Indonesia.
“Ahok tidak belajar dari praktik demokrasi seperti ini,” tegasnya.
Sofwan menambahkan bahwa dua landasan negara yakni sila keempat Pancasila dan Undang-undang 1945 tidak menyebutkan pemilihan secara langsung. “Efek buruknya pilkada langsung terjadi mobilisasi massa jadi ruang empuk kapitalis untuk memanfaatkan ketidaksiapan masyarakat kita,” jelasnya. (Wahyudin)
