JAKARTA – Presiden Joko Widodo meluncurkan tiga ‘kartu sakti’ untuk masyarakat Indonesia yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun, persoalan dana pembiayaan kartu tersebut masih menjadi pertanyaan.
Kepala Pokja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN2PK), Ari Perdana menyatakan dana yang digunakan untuk program KIS dan KIP bukan berasal dari corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melainkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ini murni APBN. Pemerintah bisa saja bekerjasama dengan CSR, meskipun kita fokus pada program APBN,” kata Ari dalam diskusi “Menguji Kartu Sakti” di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/11).
Ari menjelaskan, KIS, KIP, dan KKS didasarkan pada program-program pemerintah sebelumnya seperti BPJS dan Bantuan Operasional Sekolah.
“Kalau KIP, penerimanya di siswa yang sudah terdaftar di program pendidikan sebelumnya. Kalau KIS penerimanya adalah yang sudah terdaftar di BPJS. Enggak ada implikasi anggaran baru,” tandasnya. (jpnn)
