SERANG – Komis V DPRD Banten menyebutkan bahwa rendahnya serapan anggaran provinsi disebabkan berbagai hal, di antaranya karena SKPD kurang terbuka dalam memberikan akses informasi. Terkait hal ini Diinas Sosial membantah ketidakterbukaan informasi dalam dinasnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nandi Mulya mengatakan, pihaknya telah melakukan banyak sosialisasi tentang program pemerintah.
“Dari 1.551 desa yang ada di Banten, kita punya para relawan dari karang taruna dan tagana yang mensosialisasikan program, sementara di kecamatan ada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK),” terangnya, Minggu (9/11/2014).
Sementara itu, program yang sedang dilakukakn saat ini, kata dia, dinasnya sudah mengorganisir kembali TKSK dan dalam beberapa hari akan meluncurkan website agar masyarakat dapat mengakses, baik informasi, persyaratan, maupun tata cara menerima program sosial.
“Tanggal 12 (November-red) Camat akan dikumpulkan bersama tenaga kerja kesejahteraan sosial untuk launching website TKSK. Dalam launching tersebut akan mengundang Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah atas perintah Plt Gubernur Banten Rano Karno. Saya sendiri yang mengantarkan undangannya,” jelasnya. (De Sucitra)
