SERANG – Persoalan pencatatan aset seringkali menjadi kendala dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Meski demikian, Pemprov Banten menargetkan LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2014, harus sudah rampung Selasa (10/3/2015) mendatang.
“Mudah-mudahan Selasa sudah selesai, karena tanggal 31 Maret harus diserahkan untuk diaudit. Mudah-mudahan tidak mengalami keterlambatan,” ungkap Sekda Banten Kurdi Matin usai melakukan rapat
penyusunan LKPD Provinsi Banten di Aula Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, Jumat (6/3/2015).
Saat ini, Kurdi menjelaskan, LKPD 2014 dari masing-masing SKPD sudah rampung. Namun demikian masih ada beberapa SKPD yang masih perlu perbaikan. “Sebenarnya semuanya sudah, tapi ada yang perlu kita dalami terkait penetapan aset. Karena kan dari dulu persoalan LKPD kita kan di aset,” terang Sekda.
“Jadi sudah kita kelompokkan ke dalam empat komponen utama. Yang pertama catatan mengenai yang realisasinya di bawah 80 persen. Kemudian yang kedua mengenai aset tetap. Kemudian mengenai stok opname atau barang persediaan, itu tiga kelompok utama. Dan kita sudah sandingkan dengan SKPD,” sambungnya memaparkan.
Kurdi menjelaskan, proses penyusunan LKPD ini nantinya akan diserahkan kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (DPPKD), untuk kemudian direview oleh Inspektorat. “Misalnya soal aset tetap itu kita sandingkan dengan Biro Perlengkapan. Kemudian untuk stok opname atau barang persediaan itu dengan Inspektorat. Dan kita sepakat bahwa Selasa terakhir untuk menyelesaikan laporan keuangan dari SKPD untuk ke DPPKD, setelah itu baru review inspektorat,” lanjutnya.
Kurdi melanjutkan, kendala yang terjadi di tingkat SKPD adalah rendahnya serapan anggaran, sepertia yang terjadi di Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP), dan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR).
“Kita tunggu jika Selasa tidak juga akan kita treatmen khusus. Kenapa serapan rendah, juga temuan yang belum terselesaikan karena kendala korupsi,” pungkasnya. (Wahyudin)
