JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon meminta Presiden Joko Widodo menertibkan sistem anggaran pembangunan. Kalau Jokowi tidak cepat menertibkannya, Simbolon khawatir akan semakin banyak calo anggaran di Senayan, yang akhirnya bernasib sama dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
“Ini ada lagi istilah baru di Senayan yakni dana aspirasi yang dikemas dalam usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP). Saya minta Presiden Jokowi menertibkannya agar jumlah Nazaruddin bisa dikurangi di DPR,” kata Effendi Simbolon, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (18/6).
Selain Presiden Jokowi, menurut anggota Komisi I DPR RI ini, Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara juga punya kewajiban untuk menertibkan penggunaan anggaran.
“Bendahara negara itu Menkeu, jangan biarkan DPR ambil-alih eksekusi anggaran atas alasan apapun,” tegasnya.
Kalau pemerintah memenuhi alokasi dana aspirasi daerah pemilihan anggota DPR, Simbolon khawatir juga akan diikuti oleh seluruh daerah. “Hati-hati, putusan ini akan diikuti oleh seluruh daerah. Efeknya luar biasa,” tegas Simbolon.
Daripada merestui dana aspirasi anggota DPR, Simbolon menyarankan Jokowi memikirkan gaji PNS yang terancam tidak bisa dibayar. “September mendatang ada potensi PNS tak terima gaji lagi karena pajak tak masuk, sementara satu dolar Amerika menuju angka 15 ribu rupiah. Ini yang perlu dipikirkan Jokowi,” pintanya.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP daerah pemilihan DKI Jakarta ini menyatakan siap untuk dipecat dari anggota DPR karena menolak dana aspirasi. “Saya siap di-PAW karena tidak setuju dana aspirasi, tak apa-apa daripada nanti dipenjara,” pungkasnya.(fas/jpnn)
