SERANG – Tim riset penelitian tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 dan Pemilukada KPU Kota Serang, menilai proses seleksi kepemimpinan di partai politik yang tidak dapatkan dipertanggungjawabkan, berimbas pada praktek politik uang dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
“Proses seleksi partai melakukan tiga pendekatan yang diutamakan seperti, kemampuan finansial, popularitas dan citra, sehingga inilah yang berdampak pada terjadinya money politik, yang sampai saat ini regulasinya belum menjelaskan, bagaimana tolak ukur antara cost politik dan money politik,” ungkap Ikhsan Akhmad, Ketua tim riset, kepada wartawan saat expose hasil riset tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 dan Pemilukada KPU Kota Serang, di salah satu Rumah Makan di Kota Serang, Jum’at (7/8/2015).
Lebih lanjut, Ikhsan menjelaskan, partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pilkada lebih didorong oleh politik uang. Padahal seharusnya partisipasi lahir dari kesadaran kepentingan perubahan. “Politik uang kecil kemungkinan berhubungan dengan kebodohan dan kemiskinan. Lebih banyak dikArenakan kepentingan dan akses sumberdaya politik dan uang,” jelasnya.
Dikatakan Ikhsan, untuk mengantisipasi terus terjadinya praktek politik uang parpol harus komitmen untuk memperkuat pendidikan politik, jangan sampai partai menginjak-nginjak integritas. Ia juga berharap KPU tidakhaanya fokus pada hal-hal teknis, tetapi lebih menguatkan perlawanan terhadap prilaku negatif politik secara berkesinambungan.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin mengatakan, riset ini dilakukan sesuai dengan arahan KPU RI yang dimulai dari bulan Maret – November 2015, yang hasilnya nanti akan disampaikan ke KPU Banten lalu ke KPU-RI. “KPU Kota Serang diberikan tugas untuk fokus penelitian tentang money politik. Karena memang Money politik itu dapat dilakukan secara massif,” kata Heri. (Fauzan Dardiri)
