“Kami memang mengusulkan dua Rancangan secara bersamaan, antara Raperda Pembentukan BUMD dan Rancangan APBD 2016. Jadi ada yang tertukar. Seharusnya Peraturan Pemerintah ada di APBD malah di Raperda Pembentukan BUMD,” ungkap Sulhi kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna, Senin (19/10/2015).
Fraksi Demokrat Desak Walikota Evaluasi Kinerja Bagian Hukum
Terkait dengan permintaan fraksi Demokrat untuk mengevaluasi kinerja Kabag Hukum dan Jajarannya, Sulhi bersikeras, pihaknya akan memperbaiki rancangan yang sudah diajukan tersebut. “Yang jelas, kita akan memperbaikinya. Mudah-mudahan tidak mengganggu proses yang sedang berjalan. Semua pandangan umum fraksi-fraksi tadi sudah bagus, termasuk legislatif mengoreksi drafnya,” kata Sulhi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Amanudin Toha mengatakan, dalam paripurna Fraksi Demokrat meminta Walikota untuk mengevaluasi kinerja Kabag Hukum dan jajarannya tidak lain adalah kata halus dari permintaan pergantian. “Evaluasi kinerja itu bentuk lain dari kata Pergantian,” katanya. (Fauzan Dardiri)
