Hal itu diperlukan untuk mendata ulang jumlah PNS guru dan honorer.
Terkait hangatnya pemberitaan tenaga honorer K2, juru bicara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Herman Suryatman dalam keterangan persnya mengharapkan honorer K2 tetap tenang. Menurut dia, Menteri Yuddy tetap konsisten memperjuangkan nasib para tenaga honorer K2.
”Kami minta tetap tenang. Pak Menteri tidak pernah mengatakan ada pembatalan. Yang benar adalah, saat ini dukungan anggaran belum tersedia. Namun, hal ini terus dibicarakan secara intensif dengan DPR karena hak budgeting ka nada di DPR,” katanya dalam pernyataan pers, Jumat (6/11).
Dia juga menyebut bahwa saat ini pihaknya tengah menyusunroad map penanganan tenaga honorer K2. Bahkan, sudah melakukan verifikasi dan validasi yang komprehensif dengan melibatkan BPKP.
”Persoalannya adalah anggarannya. Serta nanti untuk penggajiannya nanti jika dilakukan pengangkatan bagaimana, karena tidak teralokasi di APBN 2016. Penanganan tenaga honorer tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi Pak Menteri akan tetap memperjuangkan tanpa berbenturan dengan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.(nas/sic/jon/jpnn)
