MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti terus menabuh genderang perang melawan ilegal fishing. Meski telah berhasil meringkus banyak pelaku, Susi tak kunjung puas. Ia justru baru saja menambah empat armada kapal pengawas.
Dilansir dari laman JawaPos.com, empat kapal tersebut adalah ORCA 01, ORCA 02, ORCA 03, dan ORCA 04. Sesuai fungsinya, keempatnya pun dilengkapi dengan sistem kapal inspeksi perikanan Indonesia (SKIPI).
Untuk spesifikasi, kapal memiliki panjang 60 meter dengan kecepatan maksimum 25 knot dan kapasitas bahan bakar sekitar 138 ribu liter. Dengan spesifikasi tersebut, kapal dipercaya bisa melakukan pengejaran kapal-kapal ilegal fishing.
Setiap kapal, kata Susi, nantinya diisi 24 anak buah kapal (ABK) yang terdiri dari 15 orang pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Sementara sisanya, diisi dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).
”Kami tentunya akan dibantu TNI AL dan marinir untuk melatih orang-orang dari KKP,” ungkapnya di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (8/4/2016) dilansir dari laman JawaPos.com.
Susi menyampaikan, kapal-kapal ini akan dioperasikan di laut-laut perbatasan Indonesia. Seperti, Laut Natuna, Arafuru, Sulawesi dan kawasan perbatasan lainnya.
Seperti diketahui, lokasi-lokasi ini memang begitu terkenal kaya akan biota lautnya. Dan tak jarang, kapal-kapal asing dengan sembunyi-sembunyi menguras kekayaan tersebut. Buktinya, sudah ratusan kapal asing yang berhasil ditangkap dan dimusnahkan oleh KKP.
”Bukan perang yang kita cari, tapi kehormatan atas kedaulatan negara kita,” tegasnya.
Dia mengatakan, Indonesia tidak boleh lagi dilecehkan karena dinilai tidak mampu mengolah hulu-hilir. Dengan kapal pengawas ini, maka dapat dipastikan bila industri hulu hanya dikuasai oleh Indonesia.
”Adanya ilegal fishing ini menjadikan Indonesia eksportir ketiga se-Asia Tenggara, padahal kita berada di posisi kedua untuk laut terpanjang,” keluh menteri yang kerap bergaya nyentrik itu.
Oleh karena itu, selanjutnya, dia meminta agar sektor perikanan tangkap masuk dalam daftar negatif investasi (DNI). Yang artinya, sektor ini tertutup untuk investasi asing. Sebab menurutnya, masyarakat Indonesia mampu menangani sendiri sektor tangkap ini.
”Kalau menambang minyak perlu teknologi dari luar negeri, tapi tangkap ikan orang Indonesia pasti bisa. Silahkan investor asing datang, tapi tangkap ikan hanya untuk orang Indonesia,” tutur pemilik PT ASI Pudjiastuti Aviation itu.
Untuk bisa terus memperkuat pengawasan laut Indonesia, perempuan yang juga memiliki usaha di bidang eksportir hasil laut ini pun berencana menambah jumlah kapal SKIPI. Rencananya, kapal akan ditambah hingga 10 unit, dengan setiap tahunnya dibangun 2-3 unit kapal. (mia/JPG/RB Online)
