SERANG – Meski menyandang sebagai ibukota Provinsi Banten, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Serang masih cukup banyak. Ada sekira 3.660 rumah tersebar di seluruh kecamatan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Serang Agus M Arif mengatakan, pihaknya masih mencatat 3.660 RTLH di Kota Serang. “Itu data dari TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) dengan jumlah terbesar di Kecamatan Kasemen dan Serang,” katanya kepada Harian Radar Banten, Minggu (24/4/2016).
Agus mengaku, pihaknya tidak bisa sekaligus melakukan perbaikan pada semua RTLH karena keterbatasan anggaran. “Kita bisa hanya bertahap per tahun 100 rumah saja. Sebab, memang anggarannya harus dibagi-bagi dengan dinas lain,” katanya.
Bantuan tersebut bentuknya hanya sebatas pada program rehab rumah. “Satu unit rumah hanya dianggarkan Rp10 juta. Jadi, kita hanya bisa melakukan rehab saja, bukan pembangunan dari awal,” ujar Agus.
Senada dikatakan Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang Dinar Tricahyani. Kata dia, keterbatasan anggaran Pemkot Serang membuat Dinsos tidak bisa menangani RTLH secara keseluruhan. “Bantuan perbaikan dari APBD Kota Serang biasanya dianggarkan untuk 100 rumah. Kemudian, bantuan dari pemerintah pusat hanya untuk sekira 80 rumah yang kita verifikasi langsung terlebih dahulu ke lapangan,” katanya.
Terlepas dari itu, untuk mendapatkan bantuan perbaikan RTLH dari pemerintah pusat, verifikasi data yang digunakan mengacu pada data penerima PKH. Hal ini agar ada keterpaduan antara program RTLH dan PKH. “Pada PKH itu kan ada program bantuan untuk lansia, ibu hamil yang punya anak sekolah. Biasanya, di RTLH itu ada lansianya, jadi itu masuk di bantuan lansia dalam PKH,” ujarnya.
Ia mengaku, pernah mengajukan bantuan untuk perbaikan RTLH ke pemerintah pusat. Namun, pengajuan tersebut dikembalikan karena ada perbaikan data yang harus disesuaikan dengan data PKH. “Katanya harus disinkronkan dahulu datanya dengan PKH. Jadi, harus dilihat lagi apakah yang diberi bantuan RTLH ada di PKH juga. Pengajuan 2016 untuk bantuan di 2017,” tambahnya. (Supriyono/Radar Banten)