SERANG – Rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) 2016 Pemprov Banten mengalami peningkatan sebesar Rp492,448 miliar atau dari anggaran murni Rp8,811 triliun menjadi Rp9,303 triliun. Itu terungkap saat paripurna penyampaian nota pengantar Gubernur atas rancangan APBD-P 2016 di gedung DPRD Banten, Minggu (25/9).
Dalam nota pengantarnya, Gubernur Rano Karno menyampaikan, belanja hibah Pemprov dianggarkan sebesar Rp2,534 triliun dari alokasi pada APDB murni Rp1,847 triliun, atau naik Rp686,549 miliar. Kenaikan tersebut diperuntukkan alokasi dana pilgub dan penambahan penyertaan modal Bank Banten. “Anggaran KPU sebesar Rp120 miliar, Bawaslu sebesar Rp40 miliar, sedangkan untuk Bank Banten sebesar Rp300 miliar. Khusus Bank Banten merupakan target prioritas Pemprov,” jelas Rano.
Untuk belanja pegawai, lanjutnya, mengalami penurunan sebesar Rp28,248 miliar dari ABPD murni sebesar Rp651,528 miliar menjadi Rp623,280 miliar. Termasuk belanja bantuan sosial (bansos) dari anggaran murni sebesar Rp152 miliar menjadi Rp144,540 miliar atau berkurang sebesar Rp7,5 miliar. “Pengurangan-pengurangan sesuai instruksi pemerintah pusat dalam efisiensi penggunaan anggaran,” katanya.
“Mudah-mudahan target ini tercapai. Sebab, saat ini pemerintah daerah baik itu legislatif maupun eksekutif telah duduk bersama. Ini kan anggaran kalaupun bertambah kan ada kesepakatan,” imbuh Rano.
Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Banten Budi Prajogo mengatakan, belanja hibah meningkat karena kebutuhan untuk anggaran pilkada. “Kan akan ada pilkada, jadi ada peningkatan hibah yang diperuntukkan bagi KPU Banten sebesar Rp120 miliar dan Bawaslu Rp40 miliar.
Secara umum, APBD-P membawa semangat efisiensi anggaran. Apalagi, ada beberapa kebijakan pemerintah pusat yang perlu penyesuaian dari Pemprov Banten. “Harus ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan dengan pusat,” kata Budi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten Adde Rosi Khoerunnisa mengatakan, pengurangan sebagian besar pada belanja tidak langsung dan langsung karena efek kebijakan pengurangan DAK dan penundaan DAU. “Tapi, mudah-mudahan DAU ini hanya pending ya, karena ini dampaknya besar,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi tersebut membuat beban belanja daerah tidak besar. Namun, yang terpenting program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus dikover dengan tepat. Misalnya, program Jamsosratu yang memang sudah dianggarkan. Politikus Golkar yang akrab disapa Aci ini menilai, adanya pengurangan belanja pegawai sekitar Rp28 miliar menjadi beban belanja tidak cukup besar. “Alhamdulillah, ada penambahan belanja hibah sekitar Rp686 miliar yang memang untuk kebutuhan pilkada yang cukup menyedot anggaran,” katanya.
Terkait pengurangan bantuan keuangan kabupaten kota, Aci menilai wajar. Sebab, penyerapan dari kabupaten kota sebelumnya tidak maksimal. “Seperti Kota Serang kan diberi Rp30 miliar untuk penataan Banten Lama, itu tidak terserap sama sekali. Daerah-daerah lainnya juga, penyerapannya kurang maksimal,” tuturnya.
Paripurna akan dilanjutkan pada Selasa (27/9) dengan agenda pemandangan fraksi-fraksi dan disusul jawaban gubernur pada Rabu (28/9). “Kamis (29/9)-nya ada jeda, jadi Jumat (30/9) itu ketok palu. Makanya, paripurna hari Minggu ini salah satunya untuk mengejar deadline itu,” imbuhnya. (Supriyono/Radar Banten)
