2017, Ada Perubahan SOTK di SKPD Pemkot Serang

Ilustrasi
Ilustrasi

SERANG – Hampir semua Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Serang, akan mengalami perubahan. Ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Dari sekitar 31 SKPD di Kota Serang, SOTK-nya akan mengalami perubahan. Hal ini mengikuti aturan di atasnya, karena kita di daerah harus menyesuikan dengan SOTK di pusat,” ungkap Sugeng Yulianto, Kepala Bagian Organisasi Pemkot Serang, kepada wartawan Senin (14/3/2016).

Untuk perubahannya sendiri, kata Sugeng, saat ini Pemkot masih menunggu revisi PP 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah. Sugeng sendiri mengaku, dalam menyambut perubahan SOTK ini, untuk Pemkot Serang sendiri sudah siap.

“Dimana persiapan yang sudah dilakukan yakni pengisian format indikator, dan ini semua SKPD sudah rampung. Dimana nantinya SOTK di masing-masing SKPD ini ada yang dikurangi dan ada yang ditambah. Seperti pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), ada satu SOTK yang akan dikurangi yakni pada bidang SMA/SMK, yang akan ditarik ke Pemprov,” katanya.

Selain itu, kata Sugeng, sejumlah bidang yang akan ditarik dan menjadi kewenangan Pemprov Banten, bidang pengawas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmirasi, terminal tipe C, dan petugas lapangan KB di BPMPKB. Juga Kesbangpol yang informasinya akan ditarik ke pemerintah pusat. Satpol PP, Kesbangpol, dan BPBD masuk ke pemerintah umum seperti dahulu.

“Itu di antara SOTK yang akan hilang, dan belum tahu SKPD mana SOTK mana yang akan ditambah. Penambahan dan pengurangan ini nantinya akan dilihat berdasarkan anggaran APBD dan jumlah penduduk,” katanya.

Sugeng menjelaskan, bahwa perubahan SOTK juga akan berdampak pada tipologi SKPD. Nanti SKPD akan ada tipe A, B, dan C, yang menunjukkan beban kerja tinggi, sedang, dan kecil. Perubahan tipologi juga akan berpengaruh pada eselonering pegawainya.

“Untuk tipe A bidang maksimal ada 4 bidang. Kalau tipe B ada 3 bidang. Ini juga berimbas pada anggaran di SKPD tersebut,” jelasnya.

Sugeng menambahkan, saat ini pihaknya sedang menggelar pendataan SKPD, dengan menggunakan format yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data pendataan akan dikirimkan ke Kemendagri, sehingga Kemendagri yang akan menentukan tipologi SKPD yang ada.

“Sejak pekan kemarin, kita sudah melakukan rapat tentang perubahan SOTK ini, yang mengadakan Pemprov dengan mendatangkan dari pihak kementerian, dan belum bisa ditentukan kapan revisi itu, tapi kemungkinan 2017 itu sudah mulai,” tandasnya. (Fauzan Dardiri)