2017, Pantai Terbuka di Anyar dan Cinangka Kena Retribusi

0
684 views
Seorang anak sedang berlari menyambut ombak di Pantai Sambolo, Kecamatan Anyar, Senin (26/12). Sejumlah anak memanfaatkan libur sekolah dengan berwisata ke pantai.

SERANGTahun depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan memberlakukan retribusi bagi pengusaha pantai terbuka di Kecamatan Anyar dan Cinangka. Sebagai landasan hukum, akan dibuat peraturan daerah (perda) tentang retribusi pantai terbuka yang ditargetkan selesai tahun depan. Melalui kebijakan tersebut maka keberadaan pantai yang ramai dikunjungi wisatawan akan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Disparpora Kabupaten Serang Hulaeli Asyikin mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus membuat draft perda tersebut. Tidak ada hambatan dalam penyusunan perda tersebut sebab semua pihak mendukung. Menurutnya, Bupati Ratu Tatu Chasanah telah mendukung rencana pembuatan perda tersebut. Bahkan, meminta agar akhir 2016 ini draft perda telah selesai dan pada 2017 diimplementasikan. “Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa jadi. Kemudian pada tahun 2017 bisa di-perda-kan,” tuturnya.

Selama ini, lanjut Hulaeli, banyak terjadi kecemburuan karena tidak semua kawasan pantai terbuka terkena pajak. Dengan perda tersebut maka semua kawasan pantai terbuka akan bisa diatur secara merata terkait pajak agar bisa masuk PAD. “Karena memang itu potensi PAD, kemudian PHRI juga bilang, kami saja yang kena pajak, yang lain enggak. Jadi, ada semacam keirian, harusnya semua rata. Nanti kalau ada perda, kan bisa diatur,” katanya.

Ia pun telah melakukan pembicaraan dengan beberapa pemilik kawasan pantai terbuka tersebut. Berdasarkan hasil pertemuan, secara umum mendukung keberadaan perda tersebut. “Sebagian mereka sudah kami temui dan menanggapi positif,” ucapnya.

Melalui perda tersebut, semua kawasan pantai akan memiliki tiket masuk yang tertib dan tidak akan ada saling curiga antar pengusaha. “Pantai terbuka itu biar enggak di sana mahal dan di sini murah, nanti akan rata semua,” katanya.

Selama ini, para pemilik pantai terbuka memiliki dasar dalam menerapkan harga tiket masuk, tetapi hanya berupa perdes. Dengan ada perda maka akan bisa diatur secara global. Seperti Pantai Legon, ada Perdes Nomor 5 Tahun 2014. “Mudah-mudahan 2017 sudah jadi dan kita sudah bisa mendapatkan PAD,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Serang Suherman mengatakan, pihaknya sudah mengajukan perda tentang retribusi pantai terbuka sejak awal. Bahkan, sebelum Disparpora Kabupaten Serang mengajukan usulan perda tersebut. “Memang PHRI Kabupaten Serang sudah beberapa kali mengajukan perda tersebut kepada Komisi II,” ungkapnya.

Menurut Suherman, pascakejadian ada tarif tiket masuk ke dalam wisata pantai terbuka Rp700 ribu, pihak Disparpora Kabupaten Serang langsung turun tangan. “Semoga saja apa yang dijanjikan Disparpora itu bisa segera terealisasikan dengan baik. Dan dipastikan jika perda itu selesai, PAD Kabupaten Serang akan semakin besar,” ujarnya. (Shogir/Radar Banten)