SERANG – PT Banten Global Development (BGD) mendapatkan sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Lembaga legislatif tersebut menyoroti progres kinerja perusahaan milik Pemprov Banten tersebut.
Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengungkapkan, BGD lebih baik tidak melakukan langkah bisnis yang macam-macam dan berpotensi menimbulkan masalah.
RelatedPosts
“Tidak melakukan langkah-langkah bisnis yang muluk-muluk. Lebih baik fokus pada sektor pengembangan ekonomi di Banten itu sendiri. Misalnya ada perda tentang ketenagakerjaan, amanatnya membuat tempat tinggal tenaga kerja asing. BGD bisa hadir di situ. Atau mendata aset-set pelimpahan Jabar seperti Situ kemudian mengelolanya,” ujar Asep, Rabu (17/5).
Asep berharap di jajaran direksi yang baru ini, akan ada sinergi antara PT BGD dan DPRD Banten. Selama ini menurut Asep, BGD tidak pernah melibatkan DPRD Banten.
“Mudah-mudahan dengan direksi baru mampu membuat langkah terutama membangun core bisnis seperti apa,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Banten Muflikhah mengungkapkan, untuk lebih baik, menurutnya jajaran direksi PT BGD yang baru harus bersani mengambil langkah. Namun tetap melalui pertimbangan yang matang.
“Ini uang negara, uang rakyat. Dituntut profesionalisme. Kalau masalah audit lama-lama bosen mendengarnya. Dari dulu ditunggu, jangan ewuh pakewuh,” ujar Muflikhah.
Dikatakan Muflikhah, jajaran direksi yangbaru harus melakukan pemataan masalah yang ada di tubuh BGD dan anak perusahaan. Setelah itu, menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
“Direksi lama tetap harus dilibatkan jangan lepas tanggung jawab. Permasalahan harus ditelusuri dari pangkalnya. Kalau pohon mah dari akarnya agar buahnya tidak kuntet,” paparnya.
Sementara itu, anggota DPRD Banten Muhamad Faizal mengungkapkan, DPRD menilai anak perusahaan atau KSO yang tidak memberikan keuntungan atau bermasalah dihentikan.
“BGD Fokus saja pada usaha membantu, menambah pendapatan daerah. Tidak usah banyak KSO atau anak perusahaan tapi bidang yang mampu dilkakukan dan ada potensi keuntungan,” ungkap Faizal.
Menurutnya, anggaran-anggaran lebih baik digunakan untuk mengembangkan usaha-usaha yang telah memberikan keuntungan dan baik perkembangannya selama ini. Mislanya Jamkrida.
“Untuk komisaris dan direksi baru juga jangan ekspansi terlalu jauh dan buat program yg realistis selesai audit segera kordinasi dengan DPRD komisi III,” jelasnya. (Bayu Mulyana/[email protected])
