2018, Komisi Informasi Banten Berubah Menjadi UPT

0
86

SERANG – Pada 2018, Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten yang sebelumnya lembaga ad hoc, akan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Langkah tersebut dilakukan untuk memotong alur birokrasi yang selama ini dinilai terlalu panjang.

Ketua Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) KI Provinsi Banten Ade Jahran mengatakan, rencananya pada 2018 KI Banten akan menjadi UPT. Hal ini sudah dibahas dengan Dinas Kominfo, tinggal menunggu hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Sudah dibahas dengan Diskominfo. Kalau diterima, baru 2018 kita resmi sebagai UPT,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jalan Raya Petir-Serang, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocokjaya, Kota Serang, Senin (25/9).

Pria yang menjadi dosen di salah satu universitas di Kota Serang ini mengatakan, sebelumnya KI Banten mengusulkan badan ad hoc menjadi UPT seperti halnya yang terjadi di beberapa provinsi lain. Di antaranya, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung. “Kita sudah melakukan studi ke Sumut untuk mengetahui perubahan status,” terangnya.

Menurutnya, salah satu tujuan dari perubahan status tersebut untuk memotong alur birokrasi. Saat ini KI Banten jika akan melakukan kegiatan harus melalui beberapa tahapan, misalanya PPTK, kepala seksi, kepala bidang dan baru kepala dinas. “Kalau sudah UPT tentu bisa memangkas jalur birokrasi. Artinya kita yang langsung mengelola,” katanya.

Kondisinya saat ini, kata Ade, di kesekretariatan pegawai yang berstatus ASN masih bekerja dua kaki. Yaitu di KI dan dinas. Sehingga, tidak fokus tetap menjalankan fungsinya di KI Banten. “Sekarang ada sekretaris, panitera yang notabene ASN. Banyak yang dua kaki. Kalau UPT ada empat ASN yaitu kepala UPT, sekretaris, dan dua seksi sudah cukup,” katanya.

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Organisasi Pemprov Banten Dian Wirtadipura mengatakan, saat ini proses perubahan status KI menjadi UPT masih dalam pembahasan. Proses pembahasan selesai diperkirakan pada 2018. “Tahun ini baru rancangan, sepertinya baru kelar 2018,” ujarnya singkat. (Fauzan D/RBG)