• Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
Home Berita Utama

Dewan Desak Pemda Beri Sanksi PT Dongjin

Redaksi by Redaksi
Jumat, 20 April 2018 15:06
in Berita Utama, Umum
Gedung DPRD Cilegon

Gedung DPRD Cilegon

CILEGON – Komisi II DPRD Kota Cilegon mendesak pemerintah daerah memberikan sanksi kepada PT Dongjin Indonesia. Hal ini menyusul adanya temuan Kantor Imigrasi Cilegon terkait penyalahgunaan visa turis untuk bekerja yang dilakukan perusahaan kimia tersebut.

Ketua Komisi II Abdul Ghoffar menjelaskan, sanksi kepada perusahaan perlu dilakukan karena keberadaan TKA ilegal itu difasilitasi perusahaan. “Karena gini, kalau tenaga kerja itu tidak difasilitasi oleh lembaga atau perusahaan kan tidak mungkin dia datang. Itu yang harus jadi pemikiran yang sama. Dia enggak mungkin ujug-ujug ke sini, pasti ada yang ngundang. Siapa yang ngundang pasti perusahaan,” kata Ghoffar, Kamis (19/4).

RelatedPosts

Realisasi PAD Cilegon 2026

Realisasi PAD Cilegon Baru 69,78 Persen, Sekda Akui Target 2026 Sulit Tercapai

Kamis, 19 November 2026 15:47
Transformasi Posyandu 6 SPM

Transformasi Posyandu 6 SPM, 11 Ribu Posyandu di Banten Perluas Layanan Dasar

Kamis, 19 November 2026 15:42
Tambang Ujung Kulon

DPRD Banten Soroti Kawasan Pesisir Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan

Kamis, 19 November 2026 15:15
Opsen PKB Kota Tangerang

Penerimaan Opsen PKB dan BBNKB Kota Tangerang Tembus Rp491,05 Miliar

Kamis, 19 November 2026 15:11

Ghoffar melanjutkan, meskipun wilayah pengawasan tenaga kerja ada di Pemprov Banten, tetapi Pemkot Cilegon melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) perlu melakukan tindakan. “Disnaker Cilegon perlu koordinasi dengan Disnaker Provinsi Banten karena perusahaan yang memperkerjakan TKA ilegal itu berada di Kota Cilegon. Kami mendesak agar Disnaker Cilegon mengambil tindakan,” tegasnya.

Terkait sanksi yang diberikan, menurut Ghoffar, bisa disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kendati izin utama berada di pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, ada sejumlah izin yang dikeluarkan oleh Pemkot Cilegon. “Itu bisa menjadi kekuatan untuk pemerintah daerah memberikan sanksi kepada perusahaan itu,” ujar politikus PKS itu.

Ghoffar mengajak agar semua pihak meningkatkan pengawasan terhadap TKA yang bekerja di sejumlah industri di Kota Baja. “Saya kira harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur pengawasan. Keberadaan orang asing di Cilegon kan yang melakukan pegawasan lintas instansi ada imigrasi, kepolisian, tenaga kerja, termasuk juga kependudukan. Oleh karena itu perlu diadakan koordinasi yang sifatnya rutin untuk mengurangi penyalahgunaan dokumen itu,” paparnya.

Adapun yang perlu menjadi perhatian, tambah Ghoffar, pengawasan warga negara asing tidak hanya mereka yang bekerja, namun juga dalam kegiatan lain di luar pekerjaan. “Sejauh ini, perhatian terhadap orang asing terfokus pada yang bekerja di perusahaan saja. Padahal banyak yang melakukan kegiatan lain,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi II Muhammad Yusuf Amin sanksi sesuai undang-undang serta peraturan ketenagakerjaan perlu diberikan kepada PT Dongjin Indonesia. “Sanksi itu berlaku agar perusahaan yang bersangkutan tidak mengulangi hal yang sama. Tidak boleh perusahaan memberikan kerja kepada orang asing yang tidak mempunyai izin,” tegas politikus PDIP itu.

Kemudian, DPRD Kota Cilegon menurutnya tidak menoleransi perusahaan memperkerjakan orang asing untuk pekerjaan yang bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal. “Kecuali tenaga kerja lokal itu enggak bisa mengerjakannya,” ujarnya.

Menurutnya pengawasan terhadap TKA ilegal perlu ditingkatkan. Pria yang akrab disapa Yusmin itu menjelaskan, seluruh instansi yang terlibat dalam pengawasan perlu bersinergi dan terus meningkatkan koordinasi agar proses pengawasan bisa berjalan baik.

Sayangnya, Asisten Manajer HRD PT Dongjin Indonesia, Karsa, yang biasa mewakili perusahaan tidak bisa dihubungi. Sebelumnya, GM PT Dongjin Indonesia berinisial Mr LOK dinyatakan bersalah oleh Kantor Imigrasi Cilegon lantaran terbukti menyalahgunakan visa turis untuk bekerja. Rencananya, LOK akan dikembalikan ke negara asalnya Korea Selatan pada hari ini (20/4). Setidaknya sudah dua TKA yang dideportasi dengan kasus yang sama.

Diketahui, jumlah TKA di Kota Cilegon masih cukup banyak. Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Cilegon, pada 2017 jumlah TKA mencapai 1.271 orang. Jumlah itu mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan 2016 yang mencapai 1.315 orang. (Bayu Mulyana-Ibnu M/RBG)

Tags: dprd cilegon
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Previous Post

Pendidikan Butuh Partisipasi Wali Murid

Next Post

Menjaga Keutuhan Bangsa Adalah Sebuah Keharusan

Next Post
Menjaga Keutuhan Bangsa Adalah Sebuah Keharusan

Menjaga Keutuhan Bangsa Adalah Sebuah Keharusan

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Selasa, 17 Maret 2026 13:06
Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Selasa, 17 Maret 2026 14:08
Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Selasa, 17 Maret 2026 13:49
Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Selasa, 17 Maret 2026 13:21
Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Selasa, 17 Maret 2026 13:25
Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Selasa, 17 Maret 2026 14:02
IKA UNSERA

IKA UNSERA Periode 2026–2031 Resmi Dikukuhkan, Siapkan Berbagai Program Strategis

Rabu, 18 November 2026 16:51

Ikuti Kami

Facebook Instagram X-twitter Youtube
Gates of Olympus

Kanal

News

Redaksi

Peluang Usaha

Viral

Inspirasi

Love Story

Olahraga

News Video

Serba Serbi

E-Paper

Tekno

Pedoman Pemberitaan

Indeks

Tutorial

Pilihan Editor

Realisasi PAD Cilegon 2026

Realisasi PAD Cilegon Baru 69,78 Persen, Sekda Akui Target 2026 Sulit Tercapai

by Adam Fadillah
Kamis, 19 November 2026 15:47
0

CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon hingga pertengahan November 2026 masih belum mencapai 70 persen. Kondisi...

Transformasi Posyandu 6 SPM

Transformasi Posyandu 6 SPM, 11 Ribu Posyandu di Banten Perluas Layanan Dasar

by Yusuf Permana
Kamis, 19 November 2026 15:42
0

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi Banten kini semakin diperluas. Melalui transformasi enam Standar Pelayanan Minimal...

No Result
View All Result
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV

© 2026 RadarBanten.