CILEGON – Pemkot Cilegon mengumpulkan sejumlah industri yang berada di sekitar Kecamatan Ciwandan, di ruang rapat walikota, Kamis (3/5). Pertemuan itu membahas peranan industri dalam perbaikan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang ambrol akibat banjir, pekan lalu.

Pertemuan yang dipimpin Sekda Cilgon Sari Suryati itu menyepakati bahwa perusahaan akan dibebani biaya perbaikan JLS sebesar Rp2,5 miliar. Sedangkan Pemkot Cilegon siap mengalihkan anggaran perbaikan drainase JLS sebesar Rp1,8 miliar dari APBD 2018.

 Sekda Cilegon Sari Suryati seusai pertemuan tertutup itu menjelaskan, berdasarkan analisa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cilegon, total anggaran untuk perbaikan JLS sebesar Rp4,3 miliar. “Yang Rp 1,8 miliar itu untuk pengerjaan jalan bisa sekadar dilewati saja, belum betonisasi dan pembangunan tembok penahan tanah (TPT)-nya,” ujar Sari.

 Sari mengungkapkan, anggaran Rp1,8 miliar itu bersumber dari pos pemeliharaan drainase yang ada di JLS. Menurutnya, dari sejumlah pos anggaran di APBD 2018, hanya pos anggaran itu yang bisa digunakan untuk perbaikan JLS yang ambrol.

“Untuk anggaran lain tidak bisa digeser karena terbentur aturan dan sistem yang berlaku. Kita kan sekarang menggunakan Simral, jadi kita pun tidak bisa membuat pos anggaran baru,” kata Sari.

    Sari menargetkan, perbaikan selesai sebelum H-7 Idul Fitri. Sehingga ketika arus mudik dan libur Lebaran, jalan yang menghubungkan Cilegon Barat dan Ciwandan itu sudah digunakan. “Secara teknis saya tidak terlalu memahami akan seperti apa jalan itu dibangun, apakah menggunakan cover box lalu dilakukan pengurukan, atau dengan cara lain. Yang tahu itu PU,” katanya.

    Untuk betonisasi dan pembangunan TPT, kata Sari, dilakukan menggunakan anggaran yang bersumber dari industri. Menurutnya, anggaran itu sudah harus dihimpun secepat mungkin agar setelah pengerjaan perbaikan yang menggunakan APBD selesai, paling lambat sepuluh hari setelah itu pembangunan betonisasi sudah dimulai.

    Itu dilakukan agar konstruksi yang sudah dibangun menggunakan dana APBD tidak berubah oleh kendaraan yang melintas. “Makanya, kita mendesak segera dilakukan (patungan industri),” katanya.

    Menurut Sari, Pemerintah Kota Cilegon sangat wajar melibatkan industri untuk memperbaiki jalan itu. Selain karena anggaran yang dimiliki pemerintah terbatas, jalan itu pun sangat dibutuhkan oleh industri. “Rusaknya jalan itu merugikan para industri. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga waktu. Kendaraan yang akan menuju maupun keluar area perusahaan harus menggunakan jalur lain yang lebih jauh. Dari sisi itu kerugian seperti biaya bahan bakar serta waktu yang dihabiskan sudah bisa terlihat,” ujarnya.

    Proses pengumpulan anggaran, lanjut Sari, diserahkan kepada para perusahaan. Oleh karena itu, Pemkot Cilegon menggaet asosiasi-asosiasi perusahaan. “Selain industri, kami juga masih mengharapkan bantuan Pemprov Banten. Anggaran itu bisa membantu memaksimalkan pembangunan jalan. “Karena kita ingin memastikan hal itu (jalan ambrol) tidak kembali terulang,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kota Cilegon Nana Sulaksana menuturkan, meski target pembangunan jalan sementara selesai ada H-7, tetapi pihaknya berupaya proyek itu selesai lebih cepat. “Syukur-syukur H-15 sudah selesai,” ujarnya.

    Rencananya, kata dia, anggara Rp1,8 miliar dari APBD akan digunakan untuk pengurukan, pemasangan cover box, penimbunan, hingga agregat. “Pokoknya sampai bisa dilalui kendaraan karena ini kan sifatnya darurat. Sedangkan betonisasi, pembangunannya merupakan tahap kedua setelah jalan darurat selesai dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari perusahaan. (mg09/ibm/ira)