SERANG – Mayoritas fraksi di DPRD Banten berbeda pendapat dengan Gubernur Banten Wahidin Halim mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah.
Bila gubernur menolak raperda tersebut dibahas lebih lanjut oleh DPRD Banten, mayoritas fraksi justru memberikan dukungan agar Provinsi Banten memiliki Perda Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah.
Dari sembilan fraksi yang ada di DPRD Banten, hanya Fraksi NasDem yang setuju dengan pendapat Gubernur bahwa persoalan bahasa cukup diatur melalui peraturan gubernur (pergub). Sedangkan delapan fraksi lainnya mendukung raperda untuk dibahas lebih lanjut oleh Komisi V DPRD Banten.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar Suminar mengatakan, lima raperda inisiatif Dewan sangat penting untuk dibahas lebih lanjut. Oleh karena itu, Fraksi Golkar mendukung kelimanya menjadi perda baru tahun ini.
Menanggapi penolakan Gubernur terhadap Raperda Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah, Fraksi Golkar menilai persoalan bahasa justru harus diatur melalui perda. “Kami menilai tidak cukup hanya diatur dengan pergub, makanya kami mendukung raperda ini tetap dibahas lebih lanjut,” kata Suminar saat menyampaikan tanggapan Fraksi Golkar terhadap pendapat Gubernur mengenai lima raperda inisiatif Dewan, di Gedung DPRD Banten, Rabu (6/3).
Huru bicara Fraksi Amanat Persatuan Pembangunan Ishak Sidik mengatakan, fraksinya juga berbeda pendapat dengan Gubernur mengenai Raperda Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah.
“Untuk melindungi bahasa dan sastra daerah, kami setuju diatur dalam perda bukan pergub,” ungkapnya.
Dukungan yang sama disampaikan juru bicara Fraksi Hanura Devi Indah Kartika. Menurut Devi, Provinsi Banten harus memiliki Perda Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah.
“Alasan Gubernur bahwa raperda ini tidak perlu dan cukup dengan pergub, kami menilai kurang tepat. Justru Banten butuh ada perdanya, sehingga persoalan bahasa dan sastra daerah bisa benar-benar terlindungi,” jelasnya.
Dukungan terhadap Raperda Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah juga disampaikan Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra.
Usai mendengarkan tanggapan fraksi-fraksi terhadap pendapat Gubernur, Wakil Ketua DPRD Banten Adde Rosi Khoerunnisa mengatakan, lima raperda usulan DPRD Banten selanjutkan akan dibahas oleh Komisi I dan Komisi V. “Untuk Raperda Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah, selanjutnya akan dibahas oleh Komisi V,” kata Adde Rosi sebelum menutup rapat paripurna.
Usai rapat paripurna, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menghormati proses di DPRD Banten. Menurutnya, semua fraksi telah menanggapi pendapat Gubernur. “Kita tunggu bagaimana hasil pembahasan di Dewan. Yang pasti Pemprov menghormati proses di DPRD,” katanya.
Mengenai Raperda Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah, Andika menyerahkan keputusannya pada DPRD Banten. “Pak Gubernur telah menyampaikan pendapatnya, agar raperda bahasa tidak dibahas lebih lanjut, dan sebagai gantinya akan dikeluarkan pergub. Tapi mayoritas fraksi menginginkan raperda itu tegap dibahas lebih lanjut. Ya kita tunggu saja nanti penjelasannya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur Wahidin Halim menolak Raperda tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah yang diusulkan DPRD Banten. Wahidin menilai, raperda itu tidak perlu dibahas lebih lanjut karena cukup diatur pergub.
Penolakan Wahidin disampaikan pada rapat paripurna penyampaian pendapat gubernur atas lima raperda usul DPRD, di DPRD Banten, Rabu (27/2). (Deni S)
