SERANG – Memasuki bulan ketiga tahun ini, alokasi bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk SMA/SMK negeri di Provinsi Banten tak kunjung cair. Alhasil, selama dua bulan ini pihak sekolah terpaksa harus membiayai operasional sekolah dari hasil berutang atau bagi para guru dikenal dengan istilah dana talangan.
Dari dana talangan yang diperoleh, sekolah kemudian mempergunakannya untuk membayar listrik sekolah dan gaji guru honorer. Dana talangan ini sumbernya beragam. Mulai yang dari koperasi sekolah hingga hasil berutang para kepala sekolah. Tak sedikit pula para guru honorer menutupi kebutuhan mereka dengan berutang secara pribadi.
Tak hanya kebutuhan para pengajar yang terkena dampak. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun ikut terganggu. Salah satu dampak yang sempat mencuat yakni di SMAN 3 Kota Cilegon. Pada Selasa (19/2), aliran listrik di sekolah ini diputus PLN lantaran menunggak pembayaran selama dua bulan.
Terbaru, pada Senin (4/3) pencabutan aliran listrik pun hampir dilakukan oleh PLN di SMKN 4 Kabupaten Tangerang. Namun, rencana pencabutan aliran listrik batal dilakukan karena sekolah sedang melaksanakan simulasi ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Kepala SMKN 4 Kota Tangerang Syahrizal Ram membenarkan jika Bosda di Kota Tangerang belum juga turun. “Belum, belum turun,” katanya kepada Radar Banten, Selasa (5/3).
Syahrizal mengungkapkan, dengan belum turunnya Bosda ia harus berutang untuk menutupi kebutuhan sekolah. “Untuk menutupinya kami minjam-minjam dulu. Kalau honor guru saya kasbon paling tinggi Rp1 juta dari dana pembiayaan sumbangan dari orangtua siswa,” ungkapnya.
Untuk membayar tagihan listrik dan kebutuhan lainnya, ia juga meminjam dari koperasi. “Jumlah honorer di sekolah ada sekira 44-45 orang, jadi Januari dan Februari ini pakai uang itu dulu. Jumlahnya kurang dari setengah gaji mereka, dalam prinsip saya bisa beli beras saja dulu dan nanti kalau sudah turun diberikan sisanya,” katanya.
Sementara itu, Komite SMKN 4 Kabupaten Tangerang Acih Sutisna menyatakan, masalah tersebut timbul akibat dari tidak adanya petunjuk teknis (juknis) dari Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis. “Pedoman saat ini tidak jelas. Pergub 31 ini mandul. Harusnya ada juknis, tapi sampai sekarang belum ada juknis tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sekolah. Ini pendidikan untuk negara, jangan main-main,” tandasnya.
Padahal, sebelum ada Pergub tentang sekolah gratis yang melarang adanya iuran atau sumbangan, sekolah masih mampu membayar listrik sendiri. “Dari dulu iuran komite sudah ada, kenapa harus dilarang-larang. Kalau bayar listrik mah biasanya juga kita tangani sendiri. Padahal di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 juga sudah diatur tentang komite sekolah dan sudah jelas ada sumbangan komite. Sekarang, apalagi yang bisa diupayakan komite?” lanjut Acih.
Untuk menyelesaikan masalah tunggakan listrik ini, Acih hanya bisa menunggu hingga Bosda turun. Selain itu, ia juga menanti juknis sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan gratis. “Kalau pergub itu menjadi pedoman misalnya, ya mestinya menjadi konsederan dengan aturan yang lebih tinggi lagi, juknisnya dong. Jadi kita dikasih panduan. Ini tidak jelas, pendidikan gratis dengan sekian juta bantuan dari Pemprov tapi sampai hari ini belum turun. Karena selain masalah nunggak listrik, ini guru honorer juga sudah banyak yang menagih karena dua bulan gaji belum turun,” bebernya.
Kondisi sama juga terjadi di SMAN 3 Kota Cilegon. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 3 Cilegon, Agus Rustandi mengaku, hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait pencairan dana Bosda. “Belum ada informasi dari dinas,” ujar Agus.
Agus mengatakan, aliran listrik ke sekolah diputus karena keterlambatan membayar tagihan. “Januari, Februari memang suka lambat. Baru kali ini saja diputus. Tapi sudah beres sekarang,” katanya.
Ia mengungkapkan, setiap tahun mekanisme pencairan Bosda dilakukan di triwulan pertama, yakni Maret. Untuk menutupi biaya operasional pada Januari-Februari, setiap sekolah biasanya diminta menyediakan dana talangan. “Itu dilakukan sampai anggaran Bosda terealisasi. Biasanya seperti itu. Kondisinya sama dengan sekolah lain. Semua pake dana talangan,” katanya.
Sedang Kepala SMKN 1 Cinangka, Kabupaten Serang Sunariah mengatakan, sementara semua pembiayaan operasional sekolah menggunakan dana talangan pribadi. Namun, ia memastikan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya masih kondusif. “Kita pakai dana talangan dulu, dana pribadi, untuk beli token listrik, servis server, bagaimana pun kan kegiatan harus berjalan,” katanya.
Pernyataan senada juga disampaikan perwakilan Forum Komite Sekolah Kota Serang Deni Arisandi. Menurutnya, seluruh kepala sekolah sudah menjerit dengan kondisi ini. Akhirnya, katanya, pihak sekolah harus meminjam uang untuk menutupi kebutuhan operasional, terutama membayar listrik. Sementara, untuk gaji guru honorer masih dapat dibendung.
Kata dia, selama ini, pihak sekolah memprioritaskan pembayaran yang berhubungan dengan pihak lain. “Kebijakannya berubah-ubah. Jadi membuat lambat dan sekolah kepayahan,” ujarnya. (mg08-mg04-nna-jek-fdr/air/ags)
