SERANG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang Rudi Suhartanto menegaskan, tidak boleh ada pungutan liar (pungli) kepada bakal calon kepala desa (balon kades) pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2020 Kabupaten Serang serentak. Jika ada, Pemkab tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas.
Hal itu ditegaskan Rudi usai dilantik menjadi Kepala DPMD Kabupaten Serang di lapangan Tennis Indoor Pemkab Serang, Selasa (17/9). “Pilkades sekarang tidak boleh ada lagi pungutan. Semuanya sudah dibiayai oleh Pemkab,” tegasnya kepada wartawan.
Pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk pelaksanaan pilkades di 150 desa. Oleh karena itu, Rudi megimbau, panitia tidak boleh melakukan pungutan kepada para calon kades. “Semuanya sudah ditanggung Pemkab, mulai dari persiapan sampai pelaksanaannya,” ujarnya.
Jika ada yang membandel melakukan pungli, Rudi menyarankan agar segera dilaporkan ke instansinya. Pihaknya tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas kepada pelaku pungli. “Kalau ada yang melakukan pungutan, laporkan ke saya. Soal sanksi nanti setelah laporan ke saya,” tukasnya.
Dikatakan Rudi, saat ini Pilkades masuk tahapan pemberkasan balon kades yang akan berlangsung hingga 23 September. Pihaknya mengaku belum mendapatkan laporan jumlah balon kades yang sudah mendaftar. “Biasanya nanti ada laporan setelah seleksi administrasi,” terangnya.
Rudi memastikan, pilkades serentak tahun ini tidak ada satu desa diisi satu balon kades. Semua desa sudah terisi balon kades. “Semuanya sudah ada bakal calonnya, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 13 bakal calon,” sebutnya.
Terkait itu, Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pabuaran Sahroni mengaku, pihaknya sudah menginformasikan kepada seluruh panitia desa untuk tidak melakukan pungli kepada calon kades. “Sudah kami informasikan. Jangan sampai ada pungutan apapun. Kalau ada, berarti pungli,” tukasnya. (jek/zai/ags)
