SERANG – Dari 13 proyek strategis nasional (PSN) yang ada di Provinsi Banten, baru satu yang operasional yakni Kereta Api Ekspress SHIA (Soekarno Hatta-Soedirman). Sementara 12 PSN lainnya mengalami kendala terutama persoalan pembebasan lahan. Dari 12 PSN itu, lima PSN di antaranya dihadapkan persoalan warga yang enggan membebaskan tanah milik mereka. Selain itu, persoalan aset dan tanah wakaf juga menjadi kendala pembebasan lahan PSN.
Aset yang menjadi kendala mulai dari aset desa, sekolah, hingga aset instansi lain seperti lahan milik TNI. Sedangkan persoalan wakaf seperti musala hingga makam.
Kepala Biro Infrastruktur Pemprov Banten Nana Suryana mengatakan, uang ganti rugi yang disiapkan untuk warga berdasarkan appraisal. “Nilai wajar. Tidak akan lebih rendah dari harga pasar,” tegas Nana usai rapat koordinasi terkait progres PSN di gedung Pendopo Gubernur Banten
yang lama, Rabu (23/10).
Nana mengatakan, ada warga yang memang keberatan dengan harga yang
sudah ditetapkan. Sebagian dari mereka ada juga yang mengajukan keberatan ke pengadilan untuk dimediasi dan kemudian konsinyasi atau menitipkan uang ganti rugi di pengadilan. “Ada beberapa yang seperti itu, misalnya di Bendungan Sindangheula,” ungkapnya.
Uang ganti rugi setiap warga bisa berbeda, tergantung kategori tanahnya. Bahkan, yang ada di dalam dan di atas tanah juga menjadi perhitungan. Kata dia, setelah konsultasi publik, warga mempunyai waktu 30 hari untuk mengajukan keberatan harga. “Kalau tidak, dianggap menyetujui,” ujar Nana.
Meskipun begitu, ia mengaku, pihaknya tetap melakukan pendekatan dan mencari solusi terbaik bersama terkait persoalan
pembebasan lahan.
Terkait PSN Tanggul Laut dan Energi Asal Sampah Kota-kota Besar, ia mengaku bukan belum berprogres, tapi sedangg berproses. Untuk Energi Asal Sampah Kota-kota Besar, rencananya pemenang tender akan mengerjakan tahun depan. Sedangkan konstruksinya tiga sampai empat tahun yang akan datang. Sedangkan Tanggul Laut sudah berproses di DKI Jakarta, sementara di Banten baru akan mengajukan penetapan lokasi tahun depan karena proyek ini lintas DKI Jakarta dan Banten.
Gubernur Banten Wahidin Halim menilai adanya warga yang enggan membebaskan lahan adalah hal yang biasa. “Biasa itu mah, ada masyarakat yang tidak mau dibebaskan,” ujarnya.
Bahkan, ia mengaku progres PSN sudah sesuai target sehingga tak perlu ada percepatan. Bahkan, progresnya rata-rata sudah 87 persen ke atas. Namun, lanjutnya, yang menjadi persoalan saat ini adalah menuntaskan pengadaan tanah. Apabila persoalan tanah rampung, maka konstruksi dapat diselesaikan. Saat rapat koordinasi berlangsung, ketika ada
beberapa SD yang terkena dampak pembangunan Tol Serang-Panimbang, pria
yang akrab disapa WH itu meminta Sekda Banten Al Muktabar dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom untuk memasukan pembangunan SD tersebut dalam bantuan keuangan.
“Kalau tidak ada bangunannya, kami ikut menyelesaikan. Itu tanggungjawab Bupati/Walikota,” ujar mantan Walikota Tangerang ini. (Rostinah)
