SERANG – DPRD Banten akhirnya menetapkan APBD Banten Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13,2 triliun. Meskipun ada penambahan Rp180 miliar, tetapi tidak ada alokasi anggaran untuk penyertaan modal Bank Banten.
Menanggapi keputusan DPRD Banten, Gubernur Wahidin Halim menerima dengan lapang dada. Menurutnya, anggaran penyertaan modal untuk Bank Banten bisa diusulkan kembali dalam perubahan APBD 2020. “Kita sepakat untuk mengalokasikan penyertaan modal Bank Banten pada perubahan anggaran 2020, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai upaya penyehatan Bank Banten yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Wahidin kepada wartawan usai rapat paripurna Pengambilan Keputusan tentang Persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD Banten 2020 di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (19/11).
Gubernur yang akrab disapa WH ini menegaskan, usulan penyertaan modal sebesar Rp175 miliar dalam RAPBD 2020 dalam rangka penyehatan Bank Banten. “Plafon yang kita tawarkan dalam rangka penyehatan Bank Banten, namun masih ada persoalan yang harus dibenahi sebelum penyertaan modal dilakukan,” tuturnya.
Dalam Perubahan APBD 2020 nanti, lanjut WH, besaran penyertaan modalnya bergantung dari kondisi terakhir Bank Banten. “Nilainya bisa di atas Rp175 miliar bisa juga di bawah itu. Kita nanti lihat perkembangan terakhir Bank Banten tahun depan,” jelasnya.
Selama ini, tambah WH, Pemprov telah melakukan berbagai upaya pembenahan Bank Banten agar kondisinya tidak sakit. Seperti melakukan konsultasi dengan KPK. “Kuncinya yang harus bertanggung jawab adalah PT BGD, karena Bank Banten anak perusahaan BGD bukan anak perusahaan Gubernur. Apa yang saya lalukan ini hanya membantu karena ini kepentingan umat,” tegasnya.
Secara keseluruhan, WH mengapresiasi keputusan DPRD Banten tentang APBD 2020. “Saya mengapresiasi kerja-kerja DPRD yang bekerja sama dengan Pemprov membahas APBD Banten 2020. Semoga memberikan manfaat kepada rakyat Banten,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banten Andra Soni menegaskan, APBD Banten 2020 yang telah ditetapkan telah melalui proses pembahasan yang cukup panjang. “Setelah dikaji bersama Banggar dan TAPD, akhirnya RAPBD ditetapkan menjadi Perda APBD. Ada penambahan Rp180 miliar dibandingkan usulan awal yang disampaikan Pemprov Banten,” katanya.
Terkait penyertaan modal Bank Banten, Andra menegaskan hasil kesepakatan Banggar dengan TAPD, dalam APBD 2020 belum bisa mengalokasikan tambahan modal tersebut. “Kita minta agar Gubernur mengusulkan rencana penyertaan modal pada perubahan APBD 2020 tahun depan,” ungkapnya.
Dikatakan Andra, dalam APBD 2020 yang telah disepakati melalui rapat paripurna, hanya penyertaan modal untuk PT Agrobisnis yang dianggarkan sebesar Rp50 miliar. “Anggaran penyertaan modal hanya dialokasikan untuk PT Agrobisnis. Ini disetujui lantaran telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Banten Muhlis melaporkan, komposisi APBD 2020 sebesar Rp13,21 triliun. Dengan perincian pos pendapatan sebesar Rp 12,609 triliun sementara pos Belanja sebesar Rp13,21 triliun. Adapun pos pembiayaan daerah sebesar Rp50 miliar. “APBD 2020 mengalami defisit sebesar Rp655 miliar, itu ditutup dari Silpa APBD 2019,” ungkapnya. (den/air/ags)
