2020, Pemprov Rencanakan Anggaran Pendidikan Capai Rp1,16 Triliun

SERANG – Dalam Rancangan APBD Provinsi Banten tahun 2020, anggaran untuk pendidikan mendapatkan porsi paling besar. Dari Rp13,03 triliun RAPBD Provinsi Banten, Rp8,12 triliun diperuntukkan bagi belanja tidak langsung dan Rp4,9 triliun sisanya untuk pos belanja langsung. Dari Rp4,9 triliun Belanja Langsung tersebut, Rp1,16 triliunnya digelontorkan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom mengatakan, anggaran paling besar diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan gratis tingkat SMA/SMK/SKh negeri di Banten. “BOS (bantuan operasional sekolah-red) dan Bosda (bantuan operasional sekolah daerah-red) mencapai Rp916,83 miliar,” ujar Muhtarom di ruang kerjanya, Kamis (22/8).

Muhtarom menguraikan, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran hingga Rp718,7 miliar untuk Bosda. Jumlah itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun ini lantaran jumlah siswa yang diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 lebih banyak. Sedangkan, anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk BOS yakni Rp268,3 miliar.

Selain untuk program penyelenggaraan pendidikan gratis, ia menerangkan, Pemprov melalui Dindikbud juga akan membangun 33 unit sekolah baru (USB) yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Pembangunan USB itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah di setiap kecamatan. “Berdasarkan pendekatan pertumbuhan jumlah lulusan SMP dan demografis. Dan hasil evaluasi perkembangan rombongan belajar berdasarkan pendekatan zonasi, serta perkembangan SMA/SMK swasta,” terangnya.

Selain itu, ada juga pengadaan lahan sebanyak 24 titik dan pembangunan ruang kelas baru untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas di sekolah eksisting. Pembangunan ruang kelas baru juga dilakukan untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten.

Di posisi kedua, Muhtarom menyebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten yang mendapat porsi anggaran Belanja Langsung terbesar setelah Dindikbud. Tahun depan, rencananya DPRKP akan mendapat alokasi anggaran Rp992,29 miliar. “Paling besar untuk kelanjutan pembangunan Sport Center Rp618,99 miliar,” ungkapnya.

Untuk menuntaskan kawasan kumuh di Banten, ia mengatakan, DPRKP juga mendapatkan alokasi anggaran Rp82,45 miliar untuk peningkatan infrastruktur seluas 71,26 hektare. Peningkatan infrastruktur kawasan kumuh itu akan dilakukan di lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang.

Tak hanya itu, ada juga alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebesar Rp13,78 miliar. “Jumlahnya ada 260 unit,” ujar mantan Asda II Kota Tangerang ini.

Selain itu, ia menambahkan, ada juga anggaran yang digelontorkan untuk penataan wisata religi Caringin-Cikadueun senilai Rp19,7 miliar. Dengan adanya penataan itu, maka kawasan wisata religi itu menjadi satu hamparan dengan kawasan Banten Lama.

Sementara di posisi ketiga, organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapatkan porsi anggaran belanja langsung terbesar dalam RAPBD tahun depan yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten sebesar Rp782 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk menyelesakan target RPJMD Jalan Mantap. “Tahun depan tinggal 16 kilometer lagi,” ujar pria yang dilantik sebagai Kepala Bappeda Provinsi Banten pada awal September tahun lalu ini.

Kata dia, ada juga anggaran sebesar Rp75 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan Simpang Gondrong di Kabupaten Tangerang. Selain itu, tahun depan juga direncanakan ada pembangunan exit tol Cikeusal-Boru, Ruas Jalan Banten Lama, dan Palima-Baros.

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten menduduki posisi keempat dengan anggaran Belanja Langsung senilai Rp722 miliar. Anggaran itu paling besar diperuntukkan bagi program Universal Health Coverage (UHC) yakni Rp250 miliar. Ada juga anggaran untuk pembangunan infrastruktur kesehatan, seperti tahap pertama RSUD Banten delapan lantai Rp60 miliar, tahap kedua Rumah Sakit Jiwa Rp37,45 miliar, dan tahap pertama RSUD Cilograng Rp27,7 miliar. “Untuk RSUD Banten akan dibangun multiyears,” terang Muhtarom. (nna/air/ags)