SERANG – Sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun anggaran 2019 makin banyak dibandingkan 2018 lalu. Berdasarkan data sementara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, serapan anggaran 2019 hanya 89,02 persen atau Rp11,25 triliun dari pagu belanja Rp12,64 triliun. Dengan begitu, silpa APBD 2019 diperkirakan mencapai Rp1,38 triliun.
Sementara itu, berdasarkan data Radar Banten, silpa tahun anggaran 2018 hanya Rp1,07 triliun. Dengan begitu, silpa tahun anggaran 2019 semakin banyak jika dibandingkan 2018 lalu.
“Realisasi belanja per 31 Desember 2019 yakni 89,02 persen,” ujar Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Banten Agus Setiadi, Senin (6/1).
Agus mengatakan, data serapan anggaran per organisasi perangkat daerah (OPD) sedang digarap Bidang Akuntansi. BPKAD juga harus rekon dengan seluruh OPD untuk mengetahui serapan anggaran mereka.
Sementara Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Banten Mahdani mengatakan, meskipun serapan keuangan 89,02 persen, tetapi realisasi fisik mencapai 95 persen. Ada beberapa kendala yang menyebabkan realisasi tak mencapai 100 persen. Misalnya, pembangunan Jalan Cipanas-Warung Banten. “Ada paket-paket lain juga. Misalnya juga pembangunan kantor OPD,” ujarnya.
Kata dia, apabila pekerjaan tidak rampung pada 26 Desember 2019 lalu, maka Pemprov melakukan putus kontrak. Pihaknya juga masih mengecek pekerjaan yang putus kontrak. Termasuk, ada juga dua paket yang gagal lelang yakni pembangunan irigasi senilai Rp10 miliar dan TPST Bojong Menteng Rp10 miliar.
Mahdani mengatakan, setelah putus kontrak, nanti OPD yang akan mengusulkan apakah akan mendaftarhitamkan pihak ketiga tersebut atau tidak. Kemudian yang menetapkan daftar hitam itu adalah LKPP.
Ia mengatakan, pembangunan yang belum rampung itu kemudian akan dilanjutkan tahun ini. Namun, untuk TPST kemungkinan tidak akan dilakukan tahun ini lantaran persoalan dengan masyarakat harus clear dulu.
Kata dia, untuk serapan anggaran per OPD, rata-rata 89 sampai 90 persen. Ia mengklaim ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Silpa itu berasal dari efisiensi kontrak dan dana tak terduga senilai Rp45 miliar yang tak terpakai.
Gubernur Banten Wahidin Halim yang memimpin langsung rapat pimpinan OPD mengaku evaluasi OPD belum rampung kemarin. “Baru separo. Besok (hari ini-red) masih akan lanjut,” ujarnya.
Kata dia, rapat pimpinan OPD itu membahas perkembangan OPD serta melakukan evaluasi 2019. “Langkah-langkah inovasi 2020 juga dibahas,” tuturnya. (nna/alt/ags)
