SERANG – Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten terutama pembangunan sekolah baru sulit tercapai. Dalam RPJMD yang merupakan janji politik Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy, menargetkan pembangunan SMA SMK negeri di Banten sebanyak 59 unit. Namun, di tahun ketiga ini, baru delapan unit saja yang berhasil dibangun.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Furtasan Ali Yusuf mengatakan, target itu akan sulit tercapai apabila perencanaan tidak matang. “Seharusnya pengadaan lahan didahulukan,” ujar Furtasan kepada Radar Banten, Senin (13/1).
Meskipun pengadaan lahan dan pembangunan fisik dilakukan di tahun yang sama tak menyalahi aturan, namun Furtasan menilai terlalu berisiko. “Kalau lahannya tinggal pembayaran sih masih mending. Tapi kalau lokasinya saja belum jelas di mana, itu akan memakan waktu cukup panjang,” tuturnya.
Politikus NasDem ini mengatakan, belajar dari pengalaman 2019, seharusnya Pemprov terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten lebih siap. Menurutnya, jabatan kepala dinas Dindikbud yang masih diisi pelaksana tugas (Plt) menjadi salah satu penyebab. “Perahu sebesar Dindikbud harusnya diisi pejabat definitif agar lebih siap,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Fay ini juga berpesan jurusan di SMK negeri baru nanti jangan lagi yang jenuh. “Kalau jurusan jenuh seperti bisnis manajemen nanti akan menimbulkan pengangguran baru lagi,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Muhtarom mengungkapkan, tahun lalu pembangunan unit sekolah baru (USB) nol. “Kalau capaian RKB (ruang kelas baru-red) tercapai,” ujar Muhtarom.
Ia memaparkan, capaian kinerja Dindikbud Banten tahun lalu antara lain 40 RKB di SMK negeri, 87 RKB di SMA negeri, dan 22 ruang praktek. Sedangkan pembangunan USB tidak ada lantaran terkendala pembebasan lahan.
Kata dia, target RPJMD untuk pembangunan USB yakni 59 unit namun, yang baru terbangun hingga saat ini baru delapan. “Makanya akan dikejar tahun ini,” ujar mantan Asda II Pemkot Tangerang ini.
Ia mengatakan, tahun ini Pemprov Banten akan membangun 33 USB dengan total nilai Rp85,21 miliar yang terdiri atas pembangunan SMA Rp45 miliar, SMK Rp37,21 miliar, dan Skh Rp3 miliar. Jumlah itu akan tersebar di seluruh Banten.
Tak hanya pembangunan fisik, Muhtarom juga mengungkapkan, pembebasan lahan akan dilakukan tahun ini juga. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp101 miliar yang terdiri dari pengadaan lahan SMA Rp54 miliar, SMK Rp42 miliar, dan Skh Rp5 miliar. “Pembebasan lahan sekira dua bulan. Saya rasa bisa,” terangnya.
Kata dia, dari target 59 USB dan yang terbangun sudah delapan unit, maka yang belum terbangun 51 unit. Apabila pembangunan 33 USB terlaksana tahun ini, maka hingga 2022 nanti masih perlu 18 sekolah lagi yang dibangun Pemprov.
Tak hanya target pembangunan USB yang tak tercapai, tahun lalu pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) di Bojong Menteng, Kabupaten Serang, juga tak tercapai. Tahun ini, Pemprov memilih tak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan TPST mengingat Pemprov harus melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan warga sekitar. “Kalaupun tak bisa, nanti bisa di daerah lain,” ujarnya.
Meskipun begitu, ia mengaku, capaian kinerja kegiatan Pemprov tahun 2019 yakni 94 persen. Kata dia, banyak target RPJMD yang juga tercapai seperti pembangunan jalan mantap yang tinggal 14 kilometer lagi. “Insya Allah itu akan tercapai,” tutur Muhtarom.
Sementara itu, saat rapat pimpinan OPD di lingkup Pemprov Banten, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta seluruh kepala dan sekretaris organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov untuk fokus dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2020 untuk mencapai target. Untuk pekerjaan fisik, ia menginstruksikan agar dapat terselesaikan secara keseluruhan pada Oktober mendatang. Terlebih pasca bencana banjir bandang yang melanda Banten pada 1 Januari lalu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur harus dipercepat guna menormalkan dan meningkatkan kembali aksesibilitas perekonomian masyarakat.
“Target (pekerjaan-red) fisik tahun 2020, Oktober sudah harus selesai. Breakdown di masing-masing dinas. Januari lelang, Februari pelaksanaan, Oktober selesai. Nanti Oktober atau November anggaran tahun 2021 sudah ditetapkan,” tegasnya.
Orang nomor satu di Banten ini menjelaskan, target realisasi fisik tersebut beralasan kuat karena APBD 2020 telah ditetapkan sejak November 2019 dan memiliki waktu persiapan pada Desember 2019. Oleh karenanya, pelaksanaan kegiatan sudah dapat dilakukan mulai Januari 2020.
Alumnus UI ini juga meminta agar paket-paket lelang besar dapat didahulukan prosesnya dengan tujuan mempercepat target pelaksanaan. Termasuk infrastruktur yang rusak akibat bencana untuk mempercepat proses rehabilitasi. Hal ini dilakukan untuk menunjang proses pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat yang wilayahnya terdampak bencana.
Sedangkan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten Mahdani menjelaskan, pada tahun anggaran 2019, telah terealisasi sebesar 94,5 persen atau lebih tinggi dari realisasi di tahun anggaran 2018. Untuk tahun 2020, awal Desember terhitung sebanyak 103 paket yang sudah masuk termasuk beberapa paket besar. “Untuk kegiatan konstruksi di PUPR sudah masuk yang konsultasi tinggal melengkapi yang fisiknya. Pekerjaan fisik OPD lainnya beberapa sudah masuk juga,” ujarnya. (nna/alt/ags)
