SERANG – Prospek bisnis jasa transportasi berbasis truk (trucking) di Banten pada tahun 2020 masih cukup menjanjikan dan akan tumbuh. Namun pertumbuhannya masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan industri di Indonesia dan secara global, serta regulasi pemerintah terhadap usaha logistik, seperti implementasi zero overdimension dan overloading (ODOL)
Hal itu disampaikan Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Provinsi Banten Syaiful Bahri kepada Radar Banten, Senin (20/1). Potensi pertumbuhan itu antara lain didukung oleh kebaradaan industri di Kota Cilegon. “Sekarang yang menjadi tantangan peraturan zero ODOL yang masih berpolemik dan masih terjadi tarik ulur. Kami dari Aptrindo Banten berharap masih ada toleransi kelebihan muatan hingga 50 persen ,” ungkap Syaful.
Penertiban truk dengan muatan dan dimensi berlebihan, kata Syaiful, tidak hanya berdampak pada jasa transportasi angkutan, juga kepada para pemilik barang. Misalnya suatu barang yang tadinya hanya sekali angkut, karena ada atuan zero ODOL yang mengharuskan daya angkut sesuai aturan maka bisa jadi barang tadi jadi dua kali angkut. Hal itu akan menjadi beban bagi pemilik barang. Mereka harus mengelurkan tambahan biaya lagi yang pada akhirnya tambahan biaya tadi dibebankan kepada konsumen.
“Tarif angkutnya tidak naik, tapi muatan barangnya saja yang dikurangi menyesuaikan dengan peraturan,” jelas Syaiful.
Tambahan biaya yang menjadi beban pemilik barang, Syaiful khawatir akan menjadi salah satu pemicu naiknya inflasi. Biaya logistik bertambah beberapa kali lipat dan barang yang dijual ikut naik. Karena itu, Aptrindo Banten akan mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten untuk membicarakan tarif angkutan logistik dengan adanya pemberlakuan zero ODOL secara penuh pada tahun mendatang.
“Dampak lain dari zero ODOL ini akan mendorong pertumbuhan jumlah truk di daerah dan akan menambah pendapatan dari pajak kendaraan. Sementara di sisi lain infrastuktur jalan kapasitasnya tidak bertambah, tidak mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan. Ini juga akan menjadi persoalan di kemudian hari,” kata Syaiful.
Pria yang juga ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Banten ini berharap regulasi yang berimplikasi terhadap usaha jasa transportasi berbasis truk mendapatkan pertimbangan yang luas. Tidak hanya pada faktor ODOL dan pemicu kecelakaan lalu lintas, juga pada daya saing industri. “Jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan juga menjadi pemicu kecelakaan,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Pehubungan telah mengeluarkan surat edaran No.21/2019 tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Overloading) Dan/Atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Overdimension) pada 11 Oktober 2019. Pada SE tersebut, Menhub mengimbau seluruh pihak, baik pemilik barang, transporter hingga agen pemegang merek tidak melanggar aturan ODOL. SE itu merupakan bagian dari rencana besar penerapan Zero ODOL secara penuh pada 2021.
Dalam kaitan itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar zero ODOL ditunda antara 2023 dan 2025 dengan alasan memperhatikan jenis dan karakteristik dari industri. Jika tetap diterapkan pada 2021, kebijakan itu akan meningkatkan biaya produksi, yang pada akhirnya menggerus daya saing industri. (aas)
