SERANG– Panggilan paksa dilayangkan kepada Direktur PT Kebangkitan Armand Kestria (KAK) Victory JT Mandajo. Tiga kali mangkir dari panggilan sebagai saksi perkara korupsi proyek peningkatan lapis beton pada Jalan Lingar Selatan (JLS) Kota Cilegon tahun 2014 menjadi alasannya.
“Saksi Victory cari ya, harus dipanggil sebelum pemeriksaan terdakwa,” tegas Ketua Majelis Hakim Muhammad Ramdes kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Cilegon Sudiono dan Sudiyo di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (6/5).
Direktur perusahaan pemenang tender proyek senilai Rp12,706 ini sebelumnya telah dipanggil oleh JPU. Namun, surat panggilan itu tidak direspon. Victory juga tidak ditemukan saat tim Kejari Cilegon menyambangi kediamannya di daerah Cinere, Depok, Jawa Barat (Jabar). “Kemarin kita sudah kesana (Depok-red), menurut RT-nya sudah pindah rumah,” kata JPU Sudiyo.
Sedianya, Victory bersaksi untuk terdakwa Bakhrudin. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon ini didakwa melanggar Pasal 2 jo atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Victory disebut dalam dakwaan JPU mengizinkan mendiang Suhemi meminjam PT KAK. Victory bahkan menyerahkan dokumen perusahaan, seperti company profile kepada Suhemi untuk mengikuti lelang proyek di DPUPTR Kota Cilegon.
Saat mengikuti lelang pada 2014, PT KAK berhasil lolos bersama tiga perusahaan lainnya. Saat verifikasi penawaran, PT KAK berhasil mengalahkan PT Kronjo Putra Perdana, PT Ismi Jaya, PT Wahyu Mulyana Jaya.
PT KAK dinyatakan pemenang lelang dengan penawaran nilai penawaran Rp12,706 miliar.
Pada 10 November 2014, PT KAK mengajukan permohonan pemabayaran uang muka kepada Nana Sulaksana selaku Kepala DPUTR Kota Cilegon. Nana Sulaksana kemudian mengeluarkan surat perintah kepada bendaharanya untuk mengeluarkan uang sebesar Rp2,541 miliar.
Nah, mendiang Suhemi tidak menggunakan tenaga ahli dari PT KAK saat pengerjaan royek tersebut. Tindakan Suhemi tersebut diketahui Bakhurudin. Namun, ia tidak memberikan teguran.
Pada 17 Desember 2014, Victory mengajukan permohonan Provisional Hand Over (PHO) ke DPUTR Kota Cilegon. Tetapi, sesuai berita acara pemeriksaan pekerjaan, pelaksanaan proyek tidak sesuai kontrak.
Namun, PT KAK pada 23 Desember 2014 tetap mengajukan surat persetujuan pembayaraan kepada kepada Nana Sulaksana selaku pengguna anggaran.
Nana yang menerima surat permohonan itu memerintahkan bendaharanya mengeluarkan uang pelunasan proyek kepada PT KAK.
“Nanti (surat panggilan paksa-red) ambil dengan Kuku (Panitera Pengganti-red). Sidang kita tunda Selasa (12/5) minggu depan,” ujar Ramdes.
Pada 25 April 2018 pekerjaan lapis beton di lajur kri STA 7+750 mengalami kegagalan bangunan setelah dilanda hujan selama tiga hari terus menerus. Ahli kontruksi dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung menyatakan hasil pekerjaan proyek pada jalur kiri mulai STA 6+500 sampai dengan 8+750 tidak sesuai kontrak.
Disimpulkan kurangnya mutu beton, jumlah diameter dan jarak pembesian membuat bangunan tidak sanggup memikul beban sesuai rencana sehingga menyebabkan kegagalan bangunan. Alhasil, proyek tersebut menyebabkan kerugian negara Rp959,538 juta.
Namun, keberadaan Victory hingga kini belum diketahui. “Kami sudah melakukan upaya maksimal, sudah kesana (Depok-red). Keberadaannya belum tahu, kami akan cari,” kata Sudiyo kepada Radar Banten usai persidangan. (Fahmi Sa”i)
